BANDUNG, LiputanJabar - Pengalokasian anggaran Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Bina Paudni Dikdas Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) cukup fantastis. Miliaran rupiah anggaran yang dikelola untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik.

Ironisnya, anggaran miliaran rupiah itu justru menjadi ladang oknum pengelola kegiatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan program yang dikelolanya. 

Sebut saja belanja rapat koordinasi (Rakor) lomba, verifikasi dan validasi data pendidik dan tenaga kependidikan, meeting dalam kota.

Berbagai kalangan menyoroti manfaat yang dihasilkan atas segudang kegiatan bidang tersebut.

Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) Jabar, Ait M Sumarna menuding, kegiatan di PTK tersebut menjadi program proyek oleh oknum pemangku kebijakan. Menurut dia, manfaat buat pendidikan sampai saat ini tidak jelas. 

“Terbukti pendidikan di Jabar semakin amburadul,” tegas Ait kepada media ini di sekretariatnya, Sabtu (7/9).

Ait juga menyoroti adanya revans (kelebihan pembayaran, red) pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksakan di hotel. Menurut dia, anggaran tersebut harus disetor ke kas negara dan bukti setoran pun harus ada.

“Bila pihak Bidang PTK tidak mau menunjukkan bukti pengembalian uang tersebut, berarti benar dugaan kami, bahwa kegiatan merupakan program yang diproyekkan," tandasnya.

Jika media mempertanyakan peluang terjadinya patgulipat, Ait menilai wajar karena menjalankan sosial kontrolnya. Sebab, biaya kegiatan merupakan uang negara, bukan uang pribadi pejabat. 

Ait juga menyoroti pengangkatan Diah Restu Susanti, sebagai Kabid PTK  Bina Paudni Dikdas Disdik Jabar, yang mana bidang ini merupakan urat nadi pendidikan. 

“Kami pertanyakan siapa yang menyodorkan nama  Diah hingga menjadi Kabid,” tegas Ait.
 

Sementara Kabid PTK  Bina Paudni Dikdas Disdik Jabar, Diah Restu Susanti, sulit ditemui di kantornya. Alasannya klasik. Ya rapat pimpinan hingga zoom meeting.

Achmad Sundoro, seorang staf, yang selalu dipercaya melaksanakan kegiatan juga ogah memberikan penjelasan. Sundoro berkilah hanya Kabid yang bisa memberikan keterangan mengenai persoalan yang ditanyakan media ini.

Padahal, hasil investigasi media ini di lapangan, nama Sundoro sering disebut sebagai penghubung dengan pihak hotel. Dia juga diduga terlibat langsung dalam pemilihan hotel dan menentukan besaran revans setiap kegiatan di bidang PTK.                       

Sementara itu, janji Diah yang ingin memperlihatkan Peraturan Menteri (Permen) yang memperbolehkan melaksanakan kegiatan tanpa Serifikasi Barang dan Jasa (Barjas), ternyata tidak terbukti. 

Peraturan yang diserahkan kepada media ini   bukan Permen, melainkan peraturan LKPP No.19 tahun 2019. Peraturan LKPP ini tidak ada urgensinya jawaban serta pernyataan Diah kepada awak media. (tim)