LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Selasa, April 14, 2026

Wajah Baru Bandung, DSDABM Percepat Perbaikan Jalan dan Tata Kota

BANDUNG — Pemerintah Kota melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) terus mengakselerasi perbaikan infrastruktur jalan guna mewujudkan wajah kota yang lebih nyaman dan estetis di Kota Bandung.

Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati, dalam talkshow di Radio Sonata, Selasa (14/4/2026).

Dini menjelaskan, pengelolaan jalan di Bandung terbagi dalam tiga kewenangan, yakni jalan nasional, provinsi, dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas instansi tetap dilakukan, terutama dalam kondisi darurat.

“Jika kondisinya berdampak fatal, kami tetap membantu penanganannya. Bagi masyarakat, semua jalan di Bandung adalah satu kesatuan layanan,” ujarnya.

Menurutnya, Pemkot Bandung mengedepankan pendekatan responsif dengan menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, tanpa terhambat batas kewenangan administratif.

Terkait kualitas pengerjaan, DSDABM memastikan seluruh proyek infrastruktur diawasi secara ketat melalui konsultan pengawas yang bekerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengawasan juga melibatkan inspektorat hingga audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Setiap pekerjaan diawasi. Setelah selesai pun tetap diperiksa, sehingga tidak ada yang luput dari evaluasi,” kata Dini.

Ia menegaskan, sanksi akan diberikan kepada pihak pelaksana apabila ditemukan pelanggaran atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai standar.

Dini mengungkapkan, usia rata-rata jalan beraspal jenis hotmix di Kota Bandung berkisar lima tahun. Namun, kerusakan jalan sering kali dipengaruhi faktor lain, seperti sistem drainase yang belum optimal serta tingginya curah hujan.

“Kerusakan jalan tidak hanya soal usia, tetapi juga drainase. Genangan air bisa merusak struktur jalan dari bawah,” jelasnya.

Karena itu, penanganan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada perbaikan permukaan jalan, tetapi juga pembenahan sistem drainase secara menyeluruh.

Berdasarkan data DSDABM, tingkat kemantapan jalan di Kota Bandung saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Meski demikian, perawatan berkala tetap diperlukan untuk menjaga kualitas jalan.

Dalam kesempatan tersebut, Dini juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas publik. Ia menekankan bahwa infrastruktur kota merupakan milik bersama.

“Program beautifikasi ini dari kita untuk kita. Mari dijaga bersama, karena manfaatnya untuk seluruh warga,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak merusak atau mengambil fasilitas umum seperti lampu jalan dan ornamen kota yang telah dipasang untuk mempercantik Bandung.

DSDABM menegaskan komitmennya dalam mendukung visi “Bandung Utama”, dengan menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika.

Sebagai bentuk keterbukaan layanan, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau aduan melalui kanal resmi DSDABM maupun media sosial.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, wajah baru Kota Bandung yang lebih nyaman, indah, dan “geulis” diharapkan dapat segera terwujud.

Selasa, April 14, 2026

Vaksin Rabies Gratis, Warga Apresiasi Gerakan Bangsawan di Kota Bandung

BANDUNG — Pemerintah Kota melalui program Gerakan Bangsawan (Bandung Jaga Kesehatan Hewan) menggelar pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis bagi warga di wilayah Cikutra, Kota Bandung, Selasa (14/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran rabies yang berpotensi membahayakan manusia.

Salah satu warga, Elen, mengapresiasi program tersebut dan berharap cakupan vaksinasi dapat terus diperluas.

“Semoga ke depannya lebih banyak vaksin yang diberikan karena bisa membantu hewan peliharaan maupun hewan liar,” ujarnya.

Dokter hewan, Kansa Madya Tresnajaya, menjelaskan bahwa program Bangsawan rutin dilaksanakan setiap pekan di berbagai kelurahan di Kota Bandung.

Menurutnya, selain vaksinasi rabies, kegiatan ini juga mencakup pemeriksaan kesehatan hewan secara menyeluruh, sehingga pemilik dapat mengetahui kondisi hewan peliharaannya.

“Melalui program ini diharapkan masyarakat atau pet owner bisa lebih sadar terhadap kesehatan hewan kesayangannya,” kata Kansa.

Pemkot Bandung berharap, melalui program ini, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan terus meningkat sekaligus menekan risiko penularan penyakit zoonosis di lingkungan masyarakat.

Selasa, April 14, 2026

Disnaker Kota Bandung Gelar Bimtek CBT, Dorong Standarisasi Pelatihan LPK

BANDUNG — Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Competency Based Training (CBT) bagi pengelola dan instruktur Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Tebu, Selasa (14/4/2026), dan diikuti oleh 20 LPK selama empat hari.

Sekretaris Disnaker Kota Bandung, Bariati Ratna Aju, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan terhadap LPK yang telah mengantongi rekomendasi pendirian.

“Setiap LPK yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Disnaker wajib dievaluasi dan dibina sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2024,” ujarnya di sela kegiatan.

Menurut Bariati, Bimtek CBT bertujuan menyamakan standar pelatihan di seluruh LPK di Kota Bandung, khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.

“Tujuan utamanya adalah menyeragamkan standar pelatihan, meningkatkan kualitas instruktur, serta mendukung proses akreditasi LPK. Jika tidak memenuhi standar, LPK bisa dibubarkan,” tegasnya.

Saat ini, jumlah LPK di Kota Bandung mencapai sekitar 240 lembaga, dengan sekitar 60 di antaranya aktif bekerja sama dengan Disnaker. Melalui kegiatan ini, pembinaan baru mencakup 20 LPK dan akan dilakukan secara bertahap.

Bariati menyebutkan, secara umum kualitas LPK di Bandung sudah cukup baik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal keseragaman standar di berbagai sektor pelatihan.

“LPK di Bandung sangat beragam, mulai dari pengiriman tenaga kerja ke Jepang, manufaktur, hingga hospitality. Standarisasi ini yang masih perlu diperkuat,” katanya.

Adapun sektor pelatihan yang paling diminati saat ini adalah kuliner dan pariwisata, seperti pelatihan barista dan pastry. Selain itu, pelatihan bahasa juga cukup diminati, terutama untuk program pemagangan ke luar negeri.

Ke depan, Disnaker Kota Bandung akan memprioritaskan pelatihan berbasis kompetensi guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Harapannya, SDM Kota Bandung semakin kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Bariati.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas SDM diharapkan dapat menekan angka pengangguran terbuka serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Senin, April 06, 2026

Disdukcapil Bandung Pastikan Data Bocor di Medsos Bukan dari Sistem Resmi

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung memastikan isu dugaan kebocoran data kependudukan yang beredar di media sosial tidak berasal dari server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung.

Isu tersebut mencuat setelah sebuah akun keamanan siber mengunggah klaim pada 29 Maret 2026 terkait dugaan peredaran data kependudukan dalam jumlah besar, yang kemudian memicu spekulasi di ruang publik.

Menindaklanjuti hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung bersama perangkat daerah terkait langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database, serta berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hasil telaah teknis dan merujuk pada surat BSSN kepada Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian mendasar pada data yang diklaim beredar.

Pertama, data tersebut tidak hanya memuat warga Kota Bandung, melainkan juga mencakup alamat dari wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan data tersebut bukan berasal dari satu sumber administrasi kependudukan Kota Bandung.

Kedua, struktur serta penamaan elemen data tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan secara resmi.

Ketiga, terdapat perbedaan format penulisan tanggal. Dalam sistem SIAK, bulan ditulis dalam format dua digit, sementara pada data yang beredar ditemukan format berbeda.

Selain itu, sejak 2021 pemerintah telah menerapkan SIAK terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Dengan sistem ini, seluruh database kependudukan disimpan di pusat, sehingga pemerintah daerah, termasuk Disdukcapil Kota Bandung, tidak lagi menyimpan data secara lokal.

Dengan mekanisme tersebut, potensi kebocoran data dari server Disdukcapil Kota Bandung dinilai sangat kecil, karena akses penyimpanan tidak berada di lingkungan server pemerintah daerah.

Hingga kini, asal-usul data yang beredar masih dalam penelusuran lebih lanjut. Hal ini mengingat data kependudukan, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), digunakan secara luas di berbagai layanan publik seperti kesehatan, perbankan, bantuan sosial, hingga administrasi lainnya.

Pemkot Bandung bersama instansi terkait akan terus melakukan koordinasi dan pendalaman guna memastikan keamanan sistem serta menjaga kepercayaan publik.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di platform digital.

Pemkot Bandung memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal dan aman, serta akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait guna menjaga keamanan data masyarakat.

Senin, April 06, 2026

Kemnaker Siapkan Reward bagi Perusahaan yang Fasilitasi Peserta MagangHub Kantongi Sertifikasi Kompetensi

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan reward dan prioritas program bagi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi kompetensi peserta Magang Nasional (MagangHub). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program pemagangan tidak berhenti sebagai pengalaman kerja semata, tetapi benar-benar menjadi jalan bagi peserta untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dibutuhkan saat masuk ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan, penguatan pemagangan yang terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, peserta magang perlu dibekali pengalaman kerja sekaligus bukti kompetensi yang terstandar agar lebih siap bersaing dan lebih mudah dikenali kebutuhannya oleh dunia industri.

“Kami ingin memastikan program pemagangan tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan memiliki pengakuan resmi melalui sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (06/04/2026).

Ia menilai dunia usaha memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Karena itu, keterlibatan aktif perusahaan dalam memfasilitasi sertifikasi peserta magang menjadi nilai tambah yang akan terus diperkuat pemerintah melalui reward dan prioritas program.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyatakan, langkah ini juga bertujuan memastikan peserta magang memperoleh standar kompetensi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, hasil pemagangan tidak hanya dirasakan saat program berlangsung, tetapi juga memberi manfaat jangka lebih panjang bagi peserta ketika mencari pekerjaan atau memasuki proses rekrutmen.

“Kami sangat mengapresiasi perusahaan yang memfasilitasi sertifikasi bagi peserta magang. Ini penting agar peserta memiliki bukti kompetensi yang terstandar dan diakui dunia industri,” kata Darmawansyah.

Ia menjelaskan, perusahaan yang mendukung sertifikasi kompetensi akan diprioritaskan dalam program pemagangan ke depan, serta memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dan program strategis ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara pemerintah, dunia usaha, dan peserta magang, sehingga pemagangan benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

Saat ini, program pemagangan nasional diikuti sekitar 100 ribu peserta yang tersebar di berbagai perusahaan, kementerian, dan lembaga. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk Batch I, sebanyak 14.952 peserta dijadwalkan menyelesaikan masa pemagangan pada 19 April 2026.

Sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi peserta, Kemnaker juga memastikan setiap peserta memperoleh dokumen sesuai durasi keikutsertaannya. Peserta yang menyelesaikan program selama 6 bulan akan mendapatkan sertifikat magang, sedangkan peserta yang mengikuti lebih dari 3 bulan namun kurang dari 6 bulan akan memperoleh surat keterangan. Bagi peserta, dokumen ini penting sebagai bekal awal untuk menunjukkan pengalaman dan kesiapan kerja secara lebih meyakinkan.

“Hal ini menjadi bekal penting bagi peserta magang untuk benar-benar siap masuk ke dunia kerja,” ujarnya.

Ke depan, Kemnaker akan terus memperluas akses sertifikasi kompetensi melalui penguatan kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan mitra industri di berbagai sektor. Melalui langkah ini, Kemnaker menargetkan pemagangan tidak hanya membuka kesempatan belajar di tempat kerja, tetapi juga melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi.