BANDUNG BARAT, LiputanJabar — Persaingan pemilihan Ketua RW 23 Cilame, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, mulai menghangat. Sartono, Ketua RW 23 periode 2021–2026, kembali menyatakan diri maju untuk memimpin wilayah tersebut pada periode 2026–2031.

Sartono datang dengan catatan lima tahun kepemimpinan sekaligus sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Di antaranya persoalan drainase, jalan yang mengalami longsor atau pengikisan tanah, penyelesaian pembangunan Posyandu hingga proses serah terima fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos) dari pengembang.

RW 23 Cilame saat ini terdiri dari 12 RT dengan jumlah warga lebih dari 500 kepala keluarga (KK). Kawasan perumahan tersebut berkembang sejak sekitar tahun 2000 dan berbatasan dengan Kampung Babakan Garut, Desa Mekarsari.

Selama periode kepemimpinannya, Sartono bersama pengurus RW dan para Ketua RT menjalankan berbagai program lingkungan dan kegiatan warga. Mulai dari pembenahan drainase, pembangunan serta perbaikan jembatan di RT 07 dan RT 02, penataan lapangan, kegiatan sosial, keagamaan, kepemudaan hingga kegiatan kemasyarakatan.

Program vaksinasi COVID-19 juga menjadi bagian dari kegiatan RW 23 ketika pandemi berlangsung. Selain itu, warga turut bergerak dalam kegiatan sosial, termasuk penggalangan bantuan untuk korban gempa Cianjur dan longsor di Cipongkor pada 2022.

Berbagai kegiatan rutin masyarakat seperti Posyandu, donor darah, gotong royong, peringatan HUT Kemerdekaan RI, pengajian, santunan anak yatim serta peringatan hari besar Islam juga terus digelar.

“Selama lima tahun, tentu tidak semua persoalan bisa diselesaikan sekaligus. Tetapi banyak hal yang sudah kita kerjakan bersama. Apa yang sudah dicapai bukan hasil kerja saya pribadi, melainkan hasil kebersamaan seluruh pengurus dan warga RW 23,” kata Sartono.

Masih Ada Pekerjaan Rumah

Sartono mengakui masih ada sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius jika dirinya kembali dipercaya warga.

Persoalan longsor dan pengikisan tanah di sisi jalan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera ditangani, terutama di wilayah RT 10, RT 12 dan RT 02.

Begitu pula kondisi drainase di RT 02 dan RT 12 yang dinilai masih membutuhkan revitalisasi. Pembenahan saluran menjadi penting untuk mengantisipasi genangan dan persoalan aliran air saat hujan deras.

Pembangunan Posyandu RW 23 juga menjadi pekerjaan yang ingin dituntaskan agar fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Fasum dan Fasos Jadi Agenda Penting

Di antara berbagai pekerjaan tersebut, persoalan fasum dan fasos menjadi salah satu perhatian utama Sartono.

Menurutnya, status dan pengelolaan fasilitas lingkungan perlu mendapatkan kejelasan. Proses serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah pun dinilai perlu terus dikawal sesuai ketentuan dan kewenangan pihak terkait.

“Fasum dan fasos ini menjadi salah satu perhatian utama. Kita ingin ada kejelasan mengenai status dan pengelolaannya. Karena fasilitas tersebut digunakan dan dibutuhkan masyarakat, maka proses serah terimanya perlu terus kita dorong sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing pihak,” ujarnya.

Menurut Sartono, kepastian status fasum dan fasos akan mempermudah penataan, pemeliharaan serta pengembangan fasilitas lingkungan di RW 23.

Usung “RW 23 HEBAT”

Untuk periode 2026–2031, Sartono membawa gagasan “Menuju RW 23 yang HEBAT”.

HEBAT merupakan akronim dari Harmonis, Empati, Bersatu, Amanah dan Tulus.

Gagasan tersebut akan diarahkan pada penguatan kebersamaan warga sekaligus melanjutkan pembangunan lingkungan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.

Beberapa agenda yang menjadi fokus antara lain pembenahan drainase, penanganan longsor dan turap, penyelesaian Posyandu, pengembangan sarana lingkungan, penataan fasum/fasos serta penguatan kegiatan sosial, keagamaan dan kepemudaan.

“Kalau nanti masyarakat kembali memberikan kepercayaan, saya ingin melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Yang sudah baik kita pertahankan, yang masih kurang kita perbaiki, dan persoalan yang belum mendapatkan penyelesaian akan kita perjuangkan bersama melalui jalur dan mekanisme yang berlaku,” katanya.

Tekankan Persatuan Warga

Di tengah proses pemilihan, Sartono juga mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak menjadi sumber perpecahan di lingkungan RW 23.

Menurutnya, pemilihan Ketua RW merupakan bagian dari proses warga menentukan pemimpin lingkungan. Setelah proses selesai, seluruh warga diharapkan kembali bersatu.

“Pada akhirnya, kita semua tetap satu keluarga besar RW 23. Perbedaan pilihan dalam pemilihan adalah hal yang wajar. Yang terpenting setelah pemilihan adalah bagaimana kita kembali bersatu dan bersama-sama membangun lingkungan,” ujarnya.

Sartono membawa tiga prinsip dalam pencalonannya, yakni “Berani Menyelesaikan, Jalankan Amanah, Nyata Bekerja.”

Sementara gagasan yang ditawarkan kepada warga adalah “Menuju RW 23 yang HEBAT: Harmonis, Empati, Bersatu, Amanah dan Tulus.”

Pemilihan Ketua RW 23 Cilame periode 2026–2031 akan dilaksanakan sesuai tahapan dan mekanisme yang ditetapkan panitia dengan melibatkan masyarakat RW 23.

DEPOK, LiputanJabar - DPRD Jawa Barat mendorong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar memperluas program literasi media hingga tingkat kabupaten/kota dan sekolah, khususnya bagi generasi muda.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Pradi Supriatna mengatakan, derasnya arus informasi digital membuat masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi sebelum menerima maupun menyebarkannya.

Hal itu disampaikan Pradi saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Pemahaman Literasi Media bagi Masyarakat bertema Peningkatan Kualitas SDM Penyiaran melalui Riset 5+1 di Kota Depok, Jumat (18/9/2026).

“Ketika ada informasi di tangan kita, jangan langsung kita share kembali. Cari sumbernya dan pastikan apakah informasi tersebut benar,” kata Pradi.

Ia mendorong masyarakat membiasakan pengecekan informasi menggunakan pendekatan 5W+1H serta memastikan sumber dan tujuan penyebaran informasi.

Menurut Pradi, program literasi media juga perlu masuk ke lingkungan pendidikan, terutama jenjang SMP dan SMA. Sekolah dinilai menjadi ruang strategis untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab sejak dini.

“Kami sangat mendorong literasi media masuk ke sekolah-sekolah. Tentu perlu dukungan anggaran dan lainnya. Harapannya bisa dimulai dari tingkat SMP dan SMA,” ujarnya.

Pradi berharap kolaborasi KPID Jabar, pemerintah daerah, DPRD, dan satuan pendidikan diperkuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin siap menghadapi perkembangan informasi digital.

***

CIMAHI, LiputanJabar - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, memantau pembangunan Underpass Gatot Subroto di Kota Cimahi, Kamis (10/9/2026). Pemantauan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, dengan memperhatikan keselamatan dan kualitas pekerjaan.

Acep berharap pembangunan underpass tersebut dapat mengurai kemacetan di kawasan Baros, terutama saat perlintasan kereta api ditutup. Kehadiran underpass juga diharapkan meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

“Paling penting pembangunan Underpass Gatot Subroto-Cimahi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setelah selesai nanti, diharapkan arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan aktivitas warga tidak lagi terlalu terganggu oleh antrean di perlintasan kereta api,” kata Acep.

Menurutnya, pembangunan underpass merupakan kolaborasi Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Cimahi dalam menangani persoalan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan di kawasan perlintasan kereta.

Sebelumnya, Pemprov Jabar mengalokasikan sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan fisik underpass tersebut dengan durasi pekerjaan sekitar 10 bulan. Target penyelesaian diarahkan pada akhir 2026, dengan tetap bergantung pada kesiapan lahan dan aspek administrasi.

Acep menegaskan DPRD Jabar akan terus melakukan pengawasan agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

***

JAKARTA, LiputanJabar - Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kamis (10/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari praktik pengelolaan lingkungan di kawasan metropolitan sekaligus menyelaraskan substansi Ranperda dengan kebutuhan Jawa Barat.

Anggota Pansus XV DPRD Jabar, Junaedi mengatakan, Ranperda PPLH harus memiliki muatan lokal dan tidak sekadar menyalin aturan pemerintah pusat.

“Penyusunan Raperda PPLH harus komprehensif dan memuat kearifan lokal yang menjadi pembeda sekaligus solusi sesuai karakteristik Jawa Barat,” kata Junaedi.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu aplikatif, terutama dalam pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta penguatan kelembagaan daerah.

Pansus XV juga terus berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan perangkat daerah terkait untuk memastikan Ranperda tetap selaras dengan aturan nasional sekaligus dapat diterapkan sesuai kondisi Jawa Barat.

BANDUNG, LiputanJabar – Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya terkait pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak usia produktif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bulan Dana Pensiun 2026 yang digelar di Lapangan Saparua, Jalan Ambon, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Minggu (6/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat Darwisman, Direktur Pengawasan Dana Pensiun OJK Pusat Dinar Sukmasari, Asisten Daerah II Kota Bandung Dudy Prayudi, Direktur Kepatuhan bank bjb Asep Dani Fadillah, Ketua Dewan Pengawas DPLK bank bjb Nur Hasan Kurniawan, serta Ketua Pengurus DPLK bank bjb Rinda Merindawati.


Bulan Dana Pensiun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa persiapan masa pensiun perlu dilakukan sejak dini. Semakin awal perencanaan dilakukan, semakin panjang waktu yang tersedia untuk membangun dana pensiun secara bertahap sesuai kemampuan finansial masing-masing.

Masyarakat usia produktif pun didorong membangun kebiasaan finansial yang sehat, antara lain dengan mengelola pengeluaran secara bijak, menyisihkan sebagian penghasilan, dan memilih instrumen keuangan yang sesuai untuk tujuan jangka panjang.

Melalui kegiatan ini, DPLK bank bjb juga memperkenalkan peran Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagai bagian dari strategi perencanaan keuangan jangka panjang. Dana pensiun tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan setelah berhenti bekerja, tetapi sebagai bagian dari upaya menjaga kemandirian dan kualitas hidup pada masa mendatang.


Selain edukasi keuangan, kegiatan Bulan Dana Pensiun 2026 diisi berbagai aktivitas yang mendorong gaya hidup sehat, interaksi sosial, dan kebersamaan. Hal tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan masa pensiun tidak hanya berkaitan dengan kesiapan finansial, tetapi juga kesehatan dan kualitas kehidupan sosial.

Dengan semangat “Siap untuk Masa Depanmu”, DPLK bank bjb berkomitmen memperluas edukasi, literasi, dan inklusi keuangan sekaligus menghadirkan solusi perencanaan dana pensiun yang membantu masyarakat mempersiapkan masa depan secara lebih terencana, mandiri, dan sejahtera.

Informasi mengenai DPLK bank bjb dapat diperoleh melalui website resmi DPLK bank bjb, kanal media sosial resmi bank bjb, serta layanan bjb Call 14049.