LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Selasa, April 28, 2026

Pastikan Hak Warga Binaan, Disdukcapil Kota Bandung Gelar Layanan di Lapas Banceuy

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terus memastikan pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan. Salah satunya melalui layanan jemput bola yang digelar di Lapas Kelas IIA Banceuy pada 27–28 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan nasional pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan serentak di berbagai daerah. Tujuannya untuk mempercepat perekaman data serta pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK), khususnya bagi warga binaan yang belum memiliki identitas resmi atau datanya belum terintegrasi secara optimal.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pendataan administratif, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali.

“Setiap individu berhak memiliki dokumen kependudukan. Ini juga menjadi kunci untuk membuka akses layanan publik lainnya,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Kota Bandung berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat guna memberikan layanan langsung kepada 143 warga binaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 orang belum memiliki NIK, satu orang belum melakukan perekaman KTP elektronik, dan 128 lainnya menjalani pemadanan data serta verifikasi biometrik.

Menariknya, layanan ini tidak hanya menyasar warga asal Kota Bandung. Tercatat, 37 warga binaan merupakan warga Kota Bandung, sementara 106 lainnya berasal dari berbagai daerah di luar kota. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi sistem data kependudukan secara nasional agar layanan tetap dapat diakses tanpa hambatan wilayah administratif.

Pelayanan terpadu ini mencakup empat pilar utama, yakni verifikasi NIK, perekaman biometrik seperti sidik jari dan foto wajah, penerbitan KTP elektronik, serta pemadanan data dengan database nasional. Seluruh proses dilakukan secara langsung di dalam lingkungan lapas untuk memastikan efektivitas dan efisiensi layanan.

Selain menjamin identitas hukum, kegiatan ini juga berperan penting dalam membuka akses layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan data kependudukan yang valid, warga binaan dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan tepat sasaran.

Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilanjutkan di sejumlah lembaga pemasyarakatan lainnya, seperti Lapas Perempuan Kelas IIA dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Kebon Waru pada 28 hingga 30 April 2026.

Melalui program jemput bola ini, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya bahwa pelayanan publik harus inklusif dan menjangkau seluruh warga tanpa diskriminasi. Identitas kependudukan menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan dan akses layanan dari negara.

Tag SEO:

disdukcapil bandung, lapas banceuy, adminduk bandung, nik warga binaan, ktp elektronik, jemput bola disdukcapil, jkn pbi, layanan publik bandung, data kependudukan, pemkot bandung

Selasa, April 28, 2026

Hadapi Penutupan TPA Sarimukti, Kota Bandung Perkuat Pengelolaan Sampah

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung terus mengintensifkan penanganan persoalan sampah sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat. Melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, berbagai program strategis digulirkan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir guna menekan volume sampah yang kian mengkhawatirkan.

Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan salah satu program unggulan yakni Gaslah (Gerakan Sampah Kelar di Wilayah) menunjukkan progres signifikan sejak diluncurkan pada akhir Januari 2026. Program ini berhasil melampaui target pengolahan sampah harian yang telah ditetapkan.

“Target kita 40 ton per hari, namun capaian terbaru sudah mencapai 62 ton. Rata-rata harian berkisar antara 45 hingga 62 ton,” ujar Darto, Selasa, 28 April 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengolahan sampah organik mulai menemukan pola yang efektif, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA). Upaya ini dinilai penting mengingat beban sampah Kota Bandung masih cukup tinggi setiap harinya.

Selain Gaslah, Pemkot Bandung juga mengoptimalkan program Sasapu yang rutin dilaksanakan setiap Minggu subuh. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan titik-titik strategis di seluruh wilayah kota sebagai langkah preventif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan kompos pit atau lubang kompos terus diperluas. Hingga saat ini, sebanyak 1.473 unit kompos pit telah terdata dengan potensi pengolahan mencapai 60 ton sampah organik per hari. Program ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sampah berbasis kewilayahan.

Namun demikian, tantangan besar masih membayangi. Rencana penutupan TPA Sarimukti pada 1 Agustus 2026 menjadi perhatian serius bagi Pemkot Bandung. Saat ini, volume sampah yang dikirim ke TPA tersebut masih berada di kisaran 1.100 ton per hari, meski tidak dilakukan setiap hari.

Darto menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar penutupan TPA Sarimukti tidak memicu krisis sampah baru di Kota Bandung. Salah satunya dengan memperkuat pengolahan di tingkat sumber serta meningkatkan peran aktif masyarakat.

“Persoalan sampah ini tidak bisa ditangani pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi seluruh stakeholder serta partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari rumah,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan signifikan volume sampah yang dibuang ke TPA melalui penguatan sistem pengolahan mandiri di wilayah, edukasi berkelanjutan, serta optimalisasi program berbasis komunitas. Upaya ini menjadi kunci untuk menciptakan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Sabtu, April 25, 2026

Menaker: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki Strategi Triple Readiness Hadapi Era AI

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa ijazah akademik tidak lagi menjadi jaminan utama dalam memenangkan persaingan di pasar kerja global. Lulusan perguruan tinggi diminta membekali diri dengan strategi Triple Readiness untuk menghadapi disrupsi teknologi, khususnya Artificial Intelligence.

Hal itu disampaikan Yassierli saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Dalam orasinya, ia mengungkapkan bahwa perubahan lanskap dunia kerja terjadi sangat cepat. Mengutip data LinkedIn, sekitar 80 persen jenis pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun lalu, dan 50 persen pekerjaan yang ada saat ini diperkirakan akan tidak relevan dalam satu dekade ke depan.

“Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, masih jauh dari standar global sebesar 60 hingga 70 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Yassierli menilai perubahan ini juga membuka peluang ekonomi baru, seperti green economy, platform digital, dan care economy, yang dapat dimanfaatkan generasi muda.

Untuk itu, ia memperkenalkan konsep Triple Readiness sebagai bekal utama lulusan perguruan tinggi.

Pertama, technical skills readiness, yaitu penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, seperti advanced digital skills dan pekerjaan berbasis ekonomi hijau. Ia menegaskan bahwa sekadar mampu menggunakan media sosial bukan termasuk keterampilan digital yang dibutuhkan industri.

Kedua, human skills readiness, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, dan empati. Menurutnya, keterampilan ini tetap menjadi pembeda di tengah pesatnya perkembangan AI.

“AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” jelasnya.

Ketiga, market entry readiness, yakni kesiapan memasuki dunia kerja melalui pemahaman terhadap kebutuhan industri. Lulusan didorong memiliki portofolio, pengalaman magang, serta sertifikasi kompetensi sebagai bukti kemampuan.

Yassierli juga menyoroti pentingnya penguasaan AI. Berdasarkan survei, hampir 70 persen pemimpin bisnis di Indonesia enggan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar AI. Permintaan pekerjaan dengan keterampilan AI di Asia Tenggara bahkan meningkat hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

“Yang dicari industri saat ini adalah skills, not school. Tren menunjukkan peningkatan signifikan lowongan kerja yang lebih menekankan kompetensi dibandingkan gelar,” tegasnya.

Di akhir orasi, Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program reskilling dan upskilling di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kuncinya adalah growth mindset. Jadilah pembelajar sepanjang hayat yang siap beradaptasi dengan perubahan,” pungkasnya.

Sabtu, April 25, 2026

Menaker Ajak Serikat Pekerja Tingkatkan Kompetensi Hadapi Transformasi Kerja

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk tidak hanya berfokus pada advokasi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Ajakan itu disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Yassierli menilai, transformasi dunia kerja berlangsung sangat cepat akibat dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan Artificial Intelligence yang mengubah kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujar Yassierli.

Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, serikat pekerja dinilai dapat menjadi jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan berbasis kebutuhan industri. Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan produktivitas.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja, antara lain melalui optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, seperti pengemudi dan kurir daring.

Yassierli juga mendorong serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas. Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud melalui dialog konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja,” tuturnya.

Sabtu, April 25, 2026

Layanan Adminduk Kota Bandung Kini Terintegrasi dari Lahir hingga Wafat

BANDUNG, LiputanJabar – Layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kota Bandung kini semakin terintegrasi dan mengikuti setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran hingga kematian. Transformasi ini turut mendorong tingkat kepuasan publik mencapai 84,3 persen berdasarkan Survei Teropong Daerah Litbang Kompas periode 23 Februari–3 Maret 2026.

Perubahan signifikan terlihat pada proses pengurusan dokumen yang kini lebih sederhana, cepat, dan tidak berulang. Warga tidak lagi harus datang ke kantor pelayanan, karena berbagai dokumen dapat diurus bersamaan dengan momen penting kehidupan.

Pada fase awal, pencatatan dilakukan melalui program Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan). Melalui kerja sama dengan 102 fasilitas kesehatan, orang tua dapat langsung memperoleh dokumen seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak saat proses persalinan berlangsung.

Memasuki fase pernikahan, program Kompak Kang memungkinkan pembaruan data dilakukan bersamaan dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama di 30 kecamatan. Dengan demikian, pasangan tidak perlu lagi mengurus perubahan dokumen secara terpisah.

Sementara itu, perubahan status keluarga difasilitasi melalui program Siap Pa yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama. Setelah putusan, dokumen kependudukan dapat langsung diperbarui tanpa prosedur tambahan.

Pada fase akhir kehidupan, program Pelita Hati memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kematian melalui layanan di tingkat kelurahan, sehingga proses administrasi bagi keluarga menjadi lebih ringan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung juga memperluas akses layanan melalui sistem daring serta layanan akhir pekan, guna menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu.

Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar, mengatakan perubahan ini menggeser pendekatan layanan dari berbasis loket menjadi berbasis kebutuhan masyarakat.

“Dari kelahiran hingga perubahan status keluarga, kami rangkai agar prosesnya lebih cepat dan tidak berulang,” ujarnya.

Selain itu, penguatan sistem digital terus dilakukan melalui pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini telah mencapai 21,19 persen dari target aktivasi.

Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam memperluas jangkauan layanan digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan kelompok rentan tetap terlayani optimal.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa adminduk merupakan fondasi utama dalam mengakses berbagai layanan dasar.

“Administrasi kependudukan adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar. Karena itu kami pastikan prosesnya mudah, cepat, dan bisa diakses kapan pun,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung akan terus memperkuat integrasi layanan dan kemudahan akses, sehingga pengurusan dokumen menjadi bagian yang natural dalam setiap peristiwa penting kehidupan warga.