LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Senin, Maret 09, 2026

Pemkot Bandung Beri Tenggat Apjatel Rapikan Trotoar Bekas Galian

BANDUNG — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta pekerjaan galian utilitas yang dilakukan penyedia jaringan telekomunikasi di sejumlah ruas jalan milik Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung segera diselesaikan. Pemerintah Kota Bandung memberikan tenggat waktu hingga **12 Maret 2026** bagi pihak terkait untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.

Farhan meminta Telkom Indonesia serta Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mempercepat proses pengerjaan sekaligus merapikan kembali kondisi trotoar yang telah digali.

Selain itu, ia juga meminta Apjatel menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai titik-titik pekerjaan yang telah selesai maupun yang masih dalam proses perapian.

Menurut Farhan, pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi memang penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Namun proses pengerjaannya harus dilakukan secara tertib dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keselamatan warga.

"Kami mendukung peningkatan infrastruktur, termasuk jaringan telekomunikasi. Namun pekerjaan di lapangan harus dikelola dengan baik. Kami meminta agar seluruh pekerjaan galian dapat diselesaikan paling lambat 12 Maret sehingga tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Farhan, Minggu (8/3/2026).

Ia menuturkan, galian yang dibiarkan terlalu lama tanpa penyelesaian dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kemacetan hingga potensi membahayakan pejalan kaki karena banyaknya titik galian di trotoar.

Karena itu, Farhan menekankan pentingnya koordinasi antara penyedia layanan jaringan dengan Pemkot Bandung agar setiap pekerjaan utilitas dapat direncanakan dengan baik dan tidak menimbulkan keluhan warga.

"Hal yang terpenting adalah bagaimana setiap pekerjaan dapat selesai tepat waktu, kemudian kondisi trotoar dikembalikan seperti semula sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman dan aman," katanya.

Farhan berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat.

"Sekali lagi ini demi kenyamanan masyarakat pengguna jalan dan trotoar," tuturnya.

Minggu, Maret 08, 2026

Farhan Tegaskan BUMD Harus Jadi Teladan dalam Proyek Infrastruktur

BANDUNG — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, meminta badan usaha milik daerah (BUMD) segera merapikan hasil pekerjaan galian utilitas di sejumlah titik di Kota Bandung. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan jalan.

Instruksi tersebut ditujukan kepada PT Bandung Infra Investama (PT BII) dan PDAM Tirtawening Kota Bandung. Keduanya diminta memastikan seluruh pekerjaan galian yang telah selesai, terutama yang berkaitan dengan jaringan air dan utilitas lainnya, segera dirapikan kembali.

Farhan menegaskan, setiap pekerjaan pembangunan di ruang publik harus tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat. Karena itu, penataan kembali area bekas galian menjadi hal penting agar tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi warga.

"Pemkot Bandung pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur. Namun setelah pekerjaan selesai, kondisi jalan harus segera dirapikan kembali sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman," kata Farhan, Minggu (8/3/2026).

Sementara itu, PT BII diketahui telah menyelesaikan pembangunan jaringan utilitas IPT di 13 ruas jalan pada 5 Maret 2026. Meski demikian, perusahaan tetap melakukan kontrol terhadap hasil pekerjaan, khususnya terkait perapian dan kebersihan lingkungan proyek.

Farhan menambahkan, sebagai bagian dari pemerintah daerah, BUMD harus menjadi contoh dalam menjalankan pekerjaan infrastruktur yang tertib dan profesional serta memperhatikan dampak terhadap masyarakat.

"BUMD kita harus menjadi teladan. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus diselesaikan dengan baik, termasuk memastikan bekas galian dirapikan dan dikembalikan ke kondisi yang layak," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi guna meminimalkan potensi masalah di lapangan. Menurutnya, perencanaan dan pengawasan yang baik akan membuat pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan kenyamanan warga.

"Koordinasi itu penting supaya tidak menimbulkan masalah di lapangan. Dengan perencanaan dan pengawasan yang baik, pembangunan bisa berjalan lancar dan warga tetap nyaman," pungkasnya.

Selasa, Maret 03, 2026

Respon Keluhan Warga, Jelang Idulfitri Muhammad Farhan Batasi Sementara Galian IPT

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, merespons keluhan warga terkait proyek galian Infrastruktur Pasif Terpadu (IPT) dengan membatasi sementara aktivitas pembangunan hingga 5 Maret 2026. Kebijakan tersebut diambil demi menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menurut Farhan, pembatasan dilakukan dengan syarat seluruh titik galian yang sudah dikerjakan wajib dirapikan terlebih dahulu. Tidak boleh ada lubang terbuka atau bekas galian yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

"Kita batasi sementara sampai 5 Maret. Tapi dengan catatan, semua titik yang sudah digali harus dirapikan. Tidak boleh ada yang dibiarkan terbuka dan membahayakan warga," tegasnya.

Ia menuturkan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kondisi jalan tetap aman di tengah meningkatnya mobilitas warga menjelang Lebaran.

"Kenyamanan dan keamanan warga itu prioritas. Menjelang Idulfitri mobilitas meningkat, jadi jalan harus dalam kondisi baik," ujarnya.

Karena itu, percepatan penyelesaian menjadi fokus utama dalam beberapa hari ke depan. PT Bandung Infra Investastama (BII) juga tengah melakukan percepatan galian di sejumlah ruas jalan agar seluruh pekerjaan segera tuntas dan tidak mengganggu arus kendaraan saat momentum mudik dan silaturahmi Idulfitri.

"Saat ini kita percepat di ruas-ruas jalan yang tengah ada pekerjaan galian. Targetnya sebelum Lebaran sudah rapi, sudah aman dilalui," kata Farhan.

Kamis, Februari 19, 2026

Puskesmas 24 Jam Bandung Catat 1.674 Kunjungan, Warga Kini Bisa Berobat Malam Hari

BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat layanan kesehatan primer melalui program Puskesmas 24 Jam Bandung Utama. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengakses pengobatan kapan saja, termasuk sore dan malam hari.

Beberapa puskesmas seperti Puskesmas Garuda dan Puskesmas Ibrahim Adjie telah menerapkan sistem operasional penuh selama 24 jam.

Keunggulan program ini tidak hanya pada fleksibilitas waktu, tetapi juga integrasi layanan dengan administrasi kependudukan. Warga yang melahirkan di puskesmas secara otomatis mendapatkan akta kelahiran, KIA, serta pembaruan Kartu Keluarga.

Respons masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Berdasarkan data Humas Kota Bandung, tercatat 1.674 kunjungan dalam periode 12–31 Januari 2026.

Layanan Puskesmas 24 Jam diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar sekaligus menjawab kebutuhan warga terhadap akses medis yang cepat, mudah, dan terjangkau.

Kamis, Februari 19, 2026

Bantuan Pendidikan RMP Kota Bandung Capai Rp38 Miliar, Ribuan Siswa Terbantu

BANDUNG - Program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Bandung dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga rentan. Sepanjang 2025, program ini menjangkau 22.924 siswa jenjang SD dan SMP dengan total anggaran lebih dari Rp38 miliar, memastikan mereka tetap bisa bersekolah tanpa terhambat biaya dasar pendidikan.

Di tingkat SD, sebanyak 8.379 siswa menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp12 miliar. Sementara pada jenjang SMP, 14.545 siswa memperoleh manfaat dengan total anggaran lebih dari Rp26 miliar. Bantuan yang diberikan meliputi biaya personal dan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, hingga alat tulis.

Bagi para siswa, bantuan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Nataly El Marco, siswa kelas 6 SD Kemala Bhayangkara, mengaku bantuan RMP membantunya membeli sepatu dan seragam baru sehingga semakin semangat berangkat ke sekolah. Hal serupa dirasakan Krisna Ananda Putra, yang menggunakan bantuan untuk membeli perlengkapan sekolah dan mendukung aktivitas belajarnya.

Program RMP menjadi jaring pengaman sosial di sektor pendidikan. Di tengah tekanan ekonomi keluarga, bantuan ini kerap menjadi penentu apakah seorang anak dapat melanjutkan sekolah atau harus berhenti di tengah jalan. Kehadiran program ini mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mencegah angka putus sekolah di Kota Bandung.

Tak hanya fokus pada bantuan biaya pendidikan, Pemkot Bandung juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah sepanjang 2025. Pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang belajar, serta perbaikan toilet dilakukan di sejumlah SD dan SMP negeri untuk meningkatkan kenyamanan dan standar kesehatan lingkungan sekolah.

Langkah terpadu antara bantuan biaya melalui RMP dan perbaikan infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa keberpihakan pada pendidikan tidak setengah hati. Dengan dukungan anggaran dan pembenahan fasilitas, ribuan siswa di Kota Bandung kini memiliki kesempatan lebih besar untuk terus belajar, meraih cita-cita, dan menjaga asa masa depan mereka.