BANDUNG, liputanjabar.com - Wilayah desa merupakan salah satu elemen yang vital dalam rencana pewujudan kemandirian ekonomi suatu daerah. Desa yang berdaya secara ekonomi akan mampu menjadi pondasi kuat bagi suatu daerah untuk dapat berkembang secara berkelanjutan.

Oleh karenanya, penyediaan fasilitas dan infrastruktur penunjang untuk membangun sumber daya desa yang mandiri dan berdaya perlu menjadi prioritas. Sebagai salah satu aktor penggerak dan pendorong laju perekonomian daerah, bank bjb saat ini hadir dengan sejumlah layanan yang berorientasi memajukan perekonomian masyarakat desa. 

Salah satunya adalah mewujudkan berbagai bentuk pengembangan serta kolaborasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemajuan usaha. Mulai dari program digitalisasi transaksi, pembentukan BUMDes Mart, penyaluran kredit kemitraan, hingga inisiasi kerjasama antara BUMDes dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Di Kabupaten Cianjur misalnya. Daerah tersebut telah memiliki 300 desa yang membangun BUMDes, dari total 354 desa yang ada. Dari angka tersebut, sebanyak 40 BUMDes telah terdaftar sebagai mitra Payment Point Online Bank (PPOB) bank bjb.

PPOB adalah layanan pembayaran berbagai tagihan secara online dan real time selama 24 jam. Hal tersebut berfungsi mempermudah transaksi masyarakat sekaligus membuat proses rekonsiliasi data dan dana dengan pihak perbankan menjadi lebih cepat, akurat dan aman.

Selain mempermudah transaksi masyarakat, hal ini juga akan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa dan BUMDes yang nantinya akan berimbas pada pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Upaya implementasi teknologi digital untuk memudahkan transaksi masyarakat desa juga hadir lewat program “BUMDes NgaDigi Subang Jawara”. Tujuannya adalah menjadikan BUMDes sebagai agen digitalisasi melalui kehadiran fasilitas pembayaran digital nontunai di desa-desa. Masyarakat dapat melakukan transaksi mulai dari membayar PBB hingga keperluan wisata secara online. 

Program tersebut dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Subang. BUMDes NgaDigi Subang Jawara diharapkan dapat menjadi jawaban optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain juga menjadi bagian dari infrastruktur Subang Smart City. 

BUMDes Sebagai Konsultan Pajak

Selain BUMDes NgaDigi Subang Jawara , bank bjb juga menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) kepada kepada pengurus BUMDes di Kabupaten Subang sebagai konsultan pajak masyarakat. Dalam kerjasama tersebut, BUMDes di Kabupaten Subang resmi menjadi salah satu channel pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masyarakat Subang. 

Dalam praktiknya, warga Subang sebagai wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran kepada BUMDes. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan mendapatkan bukti struk pembayaran. Struk tersebut memiliki status legalitas yang sama dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB. Tak hanya sebagai channel pembayaran, BUMDes juga dapat berperan sebagai  pusat layanan konsultasi pajak masyarakat.

BUMDes Mart

Inovasi pengembangan BUMDes juga dilakukan dalam format BUMDes Mart. BUMDes yang terpilih untuk menjalankan program ini nantinya dapat menjual berbagai macam kebutuhan pokok masyarakat atau membangun lini bisnis lainnya.

Salah satunya seperti yang dilakukan BUMDes Pancur Jaya, Desa Jatipancur Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. BUMDes tersebut menjual pisang yang merupakan usaha yang sedang dikembangkan oleh pihak desa serta menjalankan usaha cuci kendaraan.

Masyarakat yang hendak melakukan transaksi pembelian di BUMDes Mart bahkan bisa melakukan pembayaran secara non-tunai melalui QR Code QRIS. Program ini berlaku bagi para BUMDes yang telah memenuhi kriteria tertentu di sejumlah daerah. Di antaranya adalah telah melunasi PBB selama dua tahun, memenuhi ketaatan administrasi, kelayakan kepengurusan dan kesesuaian lokasi. 

Kolaborasi BUMDEs-BUMD

bank bjb juga mendorong kolaborasi dan kerjasama antara BUMDes dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi pengembangan BUMDes, sebagaimana yang telah diterapkan di Kabupaten Cianjur.

Di daerah tersebut, BUMD Sugih Mukti yang bergerak dalam bidang pertanian dan perdagangan akan membawahi BUMDes di desa-desa dalam setiap pengelolaannya. Sehingga, nantinya perkembangan BUMDes baik dari segi organisasi maupun ekonomi akan lebih cepat terwujud.

Terlebih, Kabupaten Cianjur memiliki jumlah BUMDes yang tergolong tinggi. Dimana 300 desa dari total 345 desa yang ada telah membentuk BUMDes. 

Penyaluran KUR Kemitraan 

Dukungan ekonomi bank bjb terhadap masyarakat desa melalui BUMDes juga diwujudkan dalam optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pola kemitraan. Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu daerah pilihan penyaluran KUR pola kemitraan bjb. 

Program penyaluran KUR kemitraan tersebut bertujuan untuk menjadi stimulus aktivitas ekonomi warga, terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan komitmen bank bjb dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Indonesia khususnya Jawa Barat dan Banten.

“bank bjb senantiasa mendukung segala upaya pengembangan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan BUMDes. Kami meyakini, BUMDes adalah elemen yang vital dalam mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Diharapkan segala upaya bank bjb dalam memajukan BUMDes dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ungkap Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto. *