Bandung, liputanjabar.com - DPRD Kota Bandung saat ini sedang membahas Raperda APBD 2021. Pembahasan dimulai 8 Oktober 2020 di rapat paripurna penjelasan Walikota terhadap Raperda APBD 202. Raperda APBD 2021 ditargetkan selesai pada akhir bulan November.

Pembahasan ini menjadi perhatian serius dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, Christian Julianto Budiman melalui anggota Badan Anggaran (Banggar) akan terus mengikuti proses pembahasan Raperda APBD 2021. 

"PSI akan terus mengawal proses penganggaran agar APBD 2021 dapat dialokasikan secara tepat sasaran dan transparan," ujar  di Gedung DPRD Jalan Sukabumi, Senin (23/11/2020).

Menurtunya, dalam proses pembahasan anggaran, PSI juga menemukan beberapa kendala.

Paling utama adalah ketersediaan materi pembahasan yang belum lengkap. "Materi pembahasan yang diberikan kepada kami sangat terbatas dan tidak sampai tingkat komponen (rincian paling detail). Tanpa data komponen, sulit bagi dewan menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting dengan maksimal," ujar Christian.

Selain agenda Raperda APBD 2021, menurutnya pihaknya tengah membahas beberapa raperda di caturwulan ketiga. "Keterbatasan waktu tentu menjadi perhatian dan dapat dimaklumi. Namun demikian, anggota kami di Badan Anggaran sangat berkomitmen untuk dapat menyelesaikan Raperda APBD yang berkualitas dan tepat waktu," ungkapnya.

Sementara itu, aggota Badan Anggaran dari PSI, Erick Darmajaya, B.Sc juga mengonfirmasi hal tersebut. "Sejak awal kami konsisten menuntut transparansi dalam pembahasan Raperda APBD. Kami sudah berulang kali meminta materi pembahasan hingga tingkat komponen, baik secara lisan dalam forum maupun secara tertulis. Namun, hingga rapat terakhir kami masih belum menerima data komponen, sehingga banggar hanya dapat membahas Raperda APBD hingga tingkat program dan kegiatan.," ujar Erick.

Erick menegaskan, dengan segala keterbatasan materi rapat yang kami miliki, kami terus mengawal proses pembahasan Raperda APBD 2021 agar anggaran belanja sebesar 5,948 Triliun teralokasi dengan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat

San