Hal ini disampaikan Yossi Irianto saat memimpin Audiensi tim Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri membahas tentang Best Pranctice Tata Kerja Kelola Pemerintah Kota Bandung, Di Ruang Tengah, Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Rabu (22/02/2017).

 

Lanjutnya, Yossi mengatakan, Kunjungan dari Dirjen Otonomi Daerah ini, merupakan penilai khusus bagi kota atau kabupaten terbaik. Dan Kota Bandung masuk 10 besar dengan penilaian tertinggi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Sesuai dengan  Undang-undang no 23 Tahun 2014 Ada kewajiban kepala daerah untuk melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mempertangung jawabkan komponen uang atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

 

"Kita menyadari betul persoalana LPPD ini suatu wujud pertanggung jawaban moral kepada masyarakat dan harus melaporkan ke Pemerintah pusat sesuai undang-undang no 23 tahun 2014," kata Yossi.

 

Yossi melaporkan, Disetiap dinas yang berada di Kota Bandung memiliki inovasi aplikasi yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan perizinan dan mendapatkan pelayanan lainnya. Selain itu, ada banyak program yang pro masyarakat untuk menaikan kwalitas hidup masyarakat Kota Bandung yang lebih baik.

 

"Semua SKPD memiliki inovasi sebuah aplikasi yang mempermudah dalam pelayanan masyarakat, mulai dari perizinan dan pelayanan lainnya. Hal ini, untuk meningkatkan kwalitas hidup dan mempercepat perubahan ke arah yang lebih baik," ujarnya.

 

Perwakilan dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Gensli mengatakan, kedatangannya ke Kota Bandung sebagai bentuk apresiansi dari dirjen pusat untuk kinerja Pemerintah Kota Bandung karena terlihat nyata perubahan yang terjadi yang dirasakan masyarakat. Hasil LPPD yang didapatkan akan dilaporkan ke pusat untuk penilaian.

 

"Kita akan melihat bagaimana pengelolaan Kota Bandung, dari segi Smartcity-nya. Namun, kami tidak melihat luarnya saha seperti taman  yang sudah terasa oleh masyarakat. Tetapi, kita melihat peranan Pemerintah Kota Bandung dalam melayani masyarakat," tuturnya.

 

Gensli menambahkan, setiap tahun LPPD melalui proses evaluasi dan penilainya harus mencangkup 780 indikator. "Maka setiap tahun LPPD itu di evaluasi. Terdapat 780 indikator yang dijadikan patokan dalam penilaiannya," pungkasnya.

 

Tidak hanya itu, setiap Kepala Dinas yang hadir melaporkan beberapa program dan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan tercepat dan terbaik.

 

Salah satunya, PLT Dinas Kesehatan Kota Bandung Nina Manarosana mengatakan, dinasnya memiliki program terbaru yaitu Ojeg Makanan Balita (Omaba) yang menjadi bentuk pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bandung kepada masyarakat

"Omaba ini muncul awalnya di puskesmas Riung Bandung, karena adanya kasus gizi buruk di wilayah tersebut. Pada tahun 2014 ada 29 kasus. Hal tersebut yang mendorong inovasi program ini, dan terbukti bisa membantu meningkatan kesehatan balita," ujarnya.

 

Sebagai penutup, Gensli diajak berkeliling dilingkungan Pemerintah Kota Bandung antaranya ke Bandung Command Center (BCC) dan melihat fasilitad lainnya yang disediakan Pemerintah Kota Bandung untuk masyarakat umum