LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Jumat, Mei 15, 2026

Satpol PP Kota Bandung Perluas Penataan PKL ke Sejumlah Kawasan Strategis

BANDUNG — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung akan memperluas penataan pedagang kaki lima (PKL) ke sejumlah kawasan strategis di Kota Bandung secara bertahap.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi mengatakan, penataan kota tidak hanya dilakukan di kawasan Jalan Gatot Subroto, tetapi juga menyasar sejumlah titik lain yang dinilai memerlukan penataan.

“Pada prinsipnya kita akan terus melakukan kegiatan penertiban dan penataan kota ini tidak hanya di Gatot Subroto,” ujar Bambang di sela Rapat Pimpinan di Balai Kota Bandung, Jumat, 15 Mei 2026.

Sebelumnya, Satpol PP Kota Bandung telah menertibkan bangunan liar dan lapak PKL di kawasan Jalan Gatot Subroto guna mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang publik dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Bambang menyebutkan, sejumlah kawasan yang menjadi fokus penataan di antaranya Cicadas Market, Jalan Banten, Panjunan, Astana Anyar, Pajagalan, kawasan Monumen Perjuangan (Monju), sekitar Gedung Sate, hingga kawasan kampus Unpad Dipati Ukur.

Menurutnya, kawasan Cicadas Market menjadi salah satu prioritas karena Jalan Ahmad Yani nantinya akan menjadi jalur lintasan Bus Rapid Transit (BRT).

“Kita sekarang sedang melakukan pendekatan kepada koordinator. Bagaimanapun juga Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi Cicadas Market itu akan menjadi lokus BRT juga. Pasti nantinya akan kita tertibkan,” katanya.

Ia menjelaskan, pendekatan persuasif dan sosialisasi terus dilakukan kepada para koordinator maupun pedagang sebelum proses penertiban dilaksanakan.

Dalam proses penataan kawasan, Satpol PP Kota Bandung juga menggandeng berbagai pihak, mulai dari kewilayahan, Satgas PKL, hingga Dinas Koperasi dan UKM.

“Kita tetap melakukan edukasi, pendekatan, kerja sama dengan KUKM dan Satgas PKL. Bagaimana kita melakukan penataan kota ini agar betul-betul nyaman buat warga masyarakat,” ujarnya.

Selain keberadaan PKL, Satpol PP juga menyoroti parkir liar serta bangunan yang berdiri di atas trotoar maupun saluran air. Bambang menegaskan trotoar harus kembali difungsikan untuk pejalan kaki.

Di sisi lain, Bambang mengapresiasi para PKL di kawasan Jalan Ibu Inggit Garnasih yang dinilai kooperatif dalam mendukung penataan kawasan heritage tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para PKL yang bekerja sama dengan kita yang sudah mengosongkan Jalan Ibu Inggit. Karena di sana ada heritage, ada rumah Ibu Inggit, dan itu akan ditata oleh pemerintah kota,” katanya.

Ia berharap penataan kawasan dapat berjalan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT, RW, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar agar hasil penataan memberi manfaat bagi semua pihak.

Jumat, Mei 15, 2026

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026, DLH Bandung Siagakan 345 Petugas Kebersihan

BANDUNG — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menyiagakan 345 personel untuk menjaga kebersihan selama rangkaian Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 yang digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026 malam.

Kepala DLH Kota Bandung, Darto mengatakan, ratusan personel tersebut akan bertugas mulai Jumat hingga Senin guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama agenda budaya berlangsung.

“Jadi sudah menjadi kelaziman bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu, DLH selalu standby untuk mengantisipasi semua acara yang ada di Bandung, termasuk kegiatan sekarang ini,” ujar Darto di Balai Kota Bandung, Jumat, 15 Mei 2026.

Selain menyiapkan personel, DLH Kota Bandung juga mengerahkan sejumlah armada pendukung, terdiri atas satu unit truk, dua kendaraan pikap, satu mobil penyemprot, dan satu unit road sweeper.

Menurut Darto, jumlah personel maupun armada masih dapat ditambah menyesuaikan situasi di lapangan, terutama di sepanjang jalur Kirab Mahkota Binokasih yang menjadi fokus pengamanan kebersihan.

“Fokusnya terutama mengawal jalur Mahkota Binokasih,” katanya.

Meski diperkirakan dipadati pengunjung, DLH menilai potensi timbulan sampah dalam kegiatan budaya tersebut tidak sebesar acara lain yang menggunakan banyak properti sekali pakai maupun menghasilkan sampah berukuran besar.

Darto menjelaskan, penggunaan kereta kencana serta elemen budaya yang bersifat permanen membuat volume sampah besar relatif lebih kecil. Namun, lonjakan jumlah pengunjung tetap menjadi perhatian utama petugas kebersihan.

“Tetapi karena diperkirakan jumlah pengunjung membludak, tentu tetap akan menimbulkan sampah juga. Namun tidak separah acara-acara sebelumnya yang menghasilkan banyak sampah besar,” ujarnya.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 16 Mei 2026 pukul 19.30 hingga 22.00 WIB.

Kirab akan dimulai dari Kiara Artha Park menuju Jalan Jakarta, Jalan Supratman, dan berakhir di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Acara budaya tersebut melibatkan berbagai unsur budaya dari kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk iring-iringan kereta kencana, pasukan berkuda, pertunjukan seni tradisional, hingga kampung adat.

Jumat, Mei 15, 2026

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026 Digelar di Bandung, Ini Jadwal dan Rute Lengkapnya

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung akan menggelar puncak pada Sabtu malam, 16 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Milangkala Tatar Sunda tahun ini.

Kirab budaya akan dimulai dari Kiara Artha Park menuju kawasan Gedung Sate melalui Jalan Jakarta, Jalan Supratman, hingga berakhir di Jalan Diponegoro.

Acara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 22.00 WIB. Sepanjang rute kirab, masyarakat akan disuguhkan berbagai atraksi budaya, mulai dari iring-iringan kereta kencana, pasukan berkuda, hingga pertunjukan seni tradisional dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Prosesi kirab akan melibatkan beragam unsur budaya dan adat. Di antaranya pembawa janur, penari Bali dan Sunda, serta iring-iringan kereta kencana yang membawa simbol budaya penting berupa Mahkota Binokasih.

Selain itu, sebanyak 13 kampung adat dan perwakilan kesenian dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat juga dijadwalkan ikut ambil bagian dalam kirab budaya tersebut.

Puncak prosesi akan berlangsung di Jalan Diponegoro atau depan Gedung Sate, berupa penyerahan Mahkota Binokasih oleh Gubernur Jawa Barat kepada pihak Keraton Sumedang Larang.

Untuk mendukung kenyamanan peserta dan masyarakat, panitia menyiapkan sejumlah fasilitas di sepanjang rute kirab. Fasilitas tersebut meliputi water station, pos kesehatan setiap satu kilometer, serta toilet portable.

Rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda juga akan berlanjut pada Minggu malam, 17 Mei 2026. Acara bertajuk akan digelar mulai pukul 20.00 WIB di area Parkir Barat Gedung Sate dan diisi pertunjukan budaya kolosal hingga tengah malam.

Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat yang hadir untuk tetap menjaga ketertiban serta mengikuti arahan petugas selama acara berlangsung.

Selasa, Mei 12, 2026

SPMB 2026 Kota Bandung Fokus Adil dan Humanis, Farhan: Jangan Ada Anak Kehilangan Hak Pendidikan

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mulai mematangkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 melalui kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik di Hotel Grandia Bandung, Selasa (12/5/2026).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pelaksanaan SPMB bukan sekadar proses administrasi tahunan, tetapi menjadi pintu awal memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara adil dan merata.

“SPMB ini bukan hanya urusan administrasi penerimaan siswa. Ini adalah bagaimana kita memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, sistem penerimaan murid baru di Indonesia terus mengalami perubahan mulai dari mekanisme, pola seleksi hingga aturan zonasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pendidikan di lapangan.

Ia mengakui persoalan penerimaan siswa baru kerap menjadi isu sensitif, khususnya pada sekolah negeri yang memiliki keterbatasan daya tampung dibanding jumlah pendaftar.

Namun berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bandung, daya tampung lulusan SD menuju SMP Negeri secara umum tidak mengalami defisit besar. Persoalan utama justru muncul akibat penerapan sistem domisili atau zonasi yang menuntut pemerataan akses pendidikan di setiap wilayah.

Karena itu, Farhan menilai komunikasi publik menjadi faktor penting agar masyarakat memahami mekanisme SPMB dan tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru.

“Komunikasi jangan sampai terputus. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas, biasanya akan muncul keresahan dan keributan yang sebenarnya tidak perlu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Farhan menyebut pelaksanaan SPMB 2026 telah diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 mengenai sistem penerimaan murid baru jenjang TK, SD, dan SMP Negeri.

Aturan itu juga dilengkapi petunjuk teknis pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 guna memastikan proses penerimaan berjalan tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Farhan menekankan empat prinsip utama dalam pelaksanaan SPMB 2026, yakni keadilan, transparansi, pelayanan humanis, dan penguatan sistem digital.

Menurutnya, tidak boleh ada anak di Kota Bandung kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, akses informasi, maupun faktor non-akademik lainnya.

“Kita ingin memastikan semua anak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Farhan juga meminta seluruh jajaran Dinas Pendidikan, kepala sekolah, operator sekolah, dan panitia SPMB menjaga integritas serta menghindari manipulasi data dalam proses penerimaan siswa baru.

“Hindari manipulasi data dan berbagai penyimpangan yang mencederai kepercayaan masyarakat. Integritas adalah wajah kita semua,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Menurutnya, masa penerimaan sekolah menjadi periode yang penuh harapan sekaligus kecemasan bagi orang tua.

Karena itu, pelayanan harus dilakukan secara ramah, jelas, informatif, dan mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.

Farhan juga menilai penguatan sistem digital menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB 2026.

“Dengan sistem digital, risiko intervensi data menjadi jauh lebih kecil,” katanya.

Di akhir kegiatan, Farhan mengajak media massa, komite pendidikan, organisasi masyarakat, hingga komunitas warga ikut menyebarluaskan informasi yang benar terkait SPMB 2026.

Ia berharap pelaksanaan SPMB tahun ini mampu melahirkan tata kelola pendidikan yang semakin baik serta mendukung terciptanya generasi Kota Bandung yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Selasa, Mei 12, 2026

Pemkot Bandung Buka Layanan Psikologi Klinis di 12 Puskesmas, Fokus Tangani Kesehatan Mental

BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mulai memperkuat layanan kesehatan mental dengan menghadirkan pelayanan psikologi klinis di 12 puskesmas. Program ini menjadi langkah serius Pemkot Bandung dalam merespons meningkatnya kasus stres dan gangguan kesehatan mental, termasuk pada anak usia sekolah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan layanan psikologi klinis tersebut merupakan amanat Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 yang mewajibkan keberadaan tenaga psikologi klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Di setiap UPTD atau puskesmas ini ada pelayanan psikologi klinis untuk konseling. Saat ini sudah ada di 12 puskesmas di Kota Bandung,” kata Farhan saat peluncuran layanan psikologi klinis di 12 UPTD Puskesmas Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

Ke-12 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Babakan Sari, Puskesmas Garuda, Puskesmas Cibuntu, Puskesmas Cipamokolan, Puskesmas Kopo, Puskesmas Puter, Puskesmas Padasuka, Puskesmas Ibrahim Adjie, Puskesmas Sukarasa, Puskesmas Pasirkaliki, Puskesmas Salam dan Puskesmas Cipadung.

Farhan menjelaskan, setiap puskesmas nantinya memiliki satu psikolog klinis yang bertugas memberikan layanan konseling setiap hari kerja. Dalam sehari, layanan tersebut ditargetkan mampu menangani hingga 10 pasien.

Menurutnya, layanan kesehatan mental menjadi kebutuhan mendesak karena kasus gangguan psikologis di Kota Bandung terus meningkat. Bahkan, tekanan mental kini banyak dialami kelompok usia produktif hingga anak sekolah dasar.

“Salah satu indikator yang menakutkan buat saya adalah percobaan bunuh diri di Kota Bandung, tiap hari ada saja beritanya. Ini harus dicegah dengan sangat serius,” ujarnya.

Pemkot Bandung juga mulai melakukan langkah pencegahan dengan pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan menjadi lokasi percobaan bunuh diri. Namun Farhan menegaskan, penguatan layanan kesehatan mental tetap menjadi langkah utama.

Ia mengatakan, penunjukan 12 puskesmas tahap awal bukan berdasarkan kepadatan wilayah, melainkan kesiapan fasilitas dan sumber daya kesehatan. Menurutnya, ruang layanan psikologi klinis harus memiliki standar privasi tinggi agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat berkonsultasi.

“Pertimbangan utamanya adalah kesiapan ruang. Untuk psikologi klinis ini tidak boleh sembarangan, privasinya harus sangat kuat,” katanya.

Farhan menilai tekanan ekonomi dan sosial menjadi salah satu penyebab meningkatnya gangguan kesehatan mental di masyarakat. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak lagi menganggap kesehatan mental sebagai hal tabu.

“Kalau memang ada masalah seperti ini, ya kita harus menyediakan layanan,” tuturnya.

Layanan konseling psikologi klinis ini terbuka bagi seluruh masyarakat, baik warga Kota Bandung maupun luar daerah. Farhan juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan konseling di puskesmas.

Menurutnya, langkah sederhana seperti bercerita dan mencari teman berbicara bisa menjadi awal penting dalam menjaga kesehatan mental.

“Curhat. Satu curhat, cari teman ngobrol. Kedua ibadah,” ujarnya.