CIAMIS, LiputanJabar – Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V mengklaim proyek pelebaran jalan ruas Sp. 3 Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong telah dikerjakan sesuai ketentuan dan spesifikasi teknis.
Klaim tersebut disampaikan melalui surat tanggapan resmi tertanggal 12 November 2026 kepada redaksi Jabar Ekspres. Surat itu ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar, Ridwan R. Lesmana, SE., ST., MT.
Dalam surat tersebut, DBMPR Jabar menyatakan seluruh tahapan pekerjaan telah melalui mekanisme pengujian dan pengawasan. Termasuk pengukuran elevasi ketebalan perkerasan beton atau rigid pavement sebelum dan sesudah pengecoran serta pengujian sampel inti beton (core drill).
DBMPR Jabar juga memastikan tidak terdapat pembayaran tambahan untuk pekerjaan bahu jalan karena kondisi tanah eksisting dinilai telah memenuhi persyaratan California Bearing Ratio (CBR). Sementara pemasangan lantai kerja saluran U-Ditch disebut telah sesuai gambar kerja dengan ketebalan 10 sentimeter.
Ridwan menegaskan pengendalian mutu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan PPK, direksi lapangan, konsultan pengawas, dan penyedia jasa. Hasil pemeriksaan fisik serta validasi laboratorium, menurutnya, telah dituangkan dalam dokumen backup quantity dan backup quality.
Ia juga memastikan pembayaran proyek hanya dilakukan terhadap volume pekerjaan dan mutu yang memenuhi kriteria penerimaan (acceptance criteria).
Namun, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya menjawab sorotan publik. Sebab, dalam tanggapan yang disampaikan kepada redaksi, belum disertakan bukti pendukung berupa dokumen hasil pengujian, laporan pengawasan lapangan, maupun hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat diverifikasi secara independen.
Sebelumnya, proyek pelebaran jalan senilai Rp50,8 miliar di ruas Sp. 3 Pamoyanan–Suryalaya–Warudoyong, yang menghubungkan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis, disorot karena diduga terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Berdasarkan pantauan lapangan yang diberitakan sebelumnya, sejumlah titik pengecoran rigid pavement diduga memiliki ketebalan di bawah standar. Pengurugan sisi beton juga disorot karena disebut menggunakan tanah biasa, bukan material agregat. Selain itu, ketebalan lantai kerja saluran U-Ditch turut dipertanyakan.
Ketua Aliansi Mata Rakyat Bangsa Indonesia, Hendris Hen Hen Hermawan, sebelumnya mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh item pekerjaan. Ia menilai penggunaan anggaran publik harus disertai pengawasan ketat dan keterbukaan informasi.
Dengan adanya klaim dari DBMPR Jabar dan sorotan atas kondisi pekerjaan di lapangan, transparansi menjadi hal penting. Dokumen pengujian, hasil pengawasan, serta kesesuaian volume dan mutu pekerjaan perlu dibuka agar publik dapat menilai apakah proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi kontrak.



