JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa ijazah akademik tidak lagi menjadi jaminan utama dalam memenangkan persaingan di pasar kerja global. Lulusan perguruan tinggi diminta membekali diri dengan strategi Triple Readiness untuk menghadapi disrupsi teknologi, khususnya Artificial Intelligence.

Hal itu disampaikan Yassierli saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Dalam orasinya, ia mengungkapkan bahwa perubahan lanskap dunia kerja terjadi sangat cepat. Mengutip data LinkedIn, sekitar 80 persen jenis pekerjaan saat ini tidak ada 20 tahun lalu, dan 50 persen pekerjaan yang ada saat ini diperkirakan akan tidak relevan dalam satu dekade ke depan.

“Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, masih jauh dari standar global sebesar 60 hingga 70 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Yassierli menilai perubahan ini juga membuka peluang ekonomi baru, seperti green economy, platform digital, dan care economy, yang dapat dimanfaatkan generasi muda.

Untuk itu, ia memperkenalkan konsep Triple Readiness sebagai bekal utama lulusan perguruan tinggi.

Pertama, technical skills readiness, yaitu penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, seperti advanced digital skills dan pekerjaan berbasis ekonomi hijau. Ia menegaskan bahwa sekadar mampu menggunakan media sosial bukan termasuk keterampilan digital yang dibutuhkan industri.

Kedua, human skills readiness, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, dan empati. Menurutnya, keterampilan ini tetap menjadi pembeda di tengah pesatnya perkembangan AI.

“AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI,” jelasnya.

Ketiga, market entry readiness, yakni kesiapan memasuki dunia kerja melalui pemahaman terhadap kebutuhan industri. Lulusan didorong memiliki portofolio, pengalaman magang, serta sertifikasi kompetensi sebagai bukti kemampuan.

Yassierli juga menyoroti pentingnya penguasaan AI. Berdasarkan survei, hampir 70 persen pemimpin bisnis di Indonesia enggan merekrut kandidat yang tidak memiliki kemampuan dasar AI. Permintaan pekerjaan dengan keterampilan AI di Asia Tenggara bahkan meningkat hingga 2,4 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

“Yang dicari industri saat ini adalah skills, not school. Tren menunjukkan peningkatan signifikan lowongan kerja yang lebih menekankan kompetensi dibandingkan gelar,” tegasnya.

Di akhir orasi, Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program reskilling dan upskilling di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kuncinya adalah growth mindset. Jadilah pembelajar sepanjang hayat yang siap beradaptasi dengan perubahan,” pungkasnya.

JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) untuk tidak hanya berfokus pada advokasi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Ajakan itu disampaikan saat membuka Kongres ke-VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Yassierli menilai, transformasi dunia kerja berlangsung sangat cepat akibat dinamika global, percepatan digitalisasi, serta perkembangan Artificial Intelligence yang mengubah kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri.

“Pekerja Indonesia harus memiliki daya saing dan kompetensi yang kuat. Serikat pekerja juga memiliki peran penting untuk menyiapkan anggotanya menghadapi transformasi dunia kerja yang sangat cepat,” ujar Yassierli.

Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, serikat pekerja dinilai dapat menjadi jembatan antara kebutuhan industri dan pengembangan kapasitas tenaga kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, membuka ruang kolaborasi dengan SP/SB untuk menghadirkan program pelatihan berbasis kebutuhan industri. Program tersebut mencakup peningkatan keterampilan teknis dan nonteknis, sertifikasi kompetensi, edukasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan produktivitas.

“Silakan sampaikan kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Pemerintah siap memfasilitasi agar pekerja memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang semakin baik,” katanya.

Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja, antara lain melalui optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta perluasan perlindungan bagi pekerja platform digital, seperti pengemudi dan kurir daring.

Yassierli juga mendorong serikat pekerja untuk aktif memberikan masukan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang tengah dibahas. Menurutnya, hubungan industrial yang sehat hanya dapat terwujud melalui dialog konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

“Semangat kita sama, yaitu memajukan industri sekaligus menyejahterakan pekerja,” tuturnya.

BANDUNG — Perubahan di sektor pendidikan Kota Bandung mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Survei Litbang Kompas mencatat 83,8 persen warga menyatakan puas terhadap layanan pendidikan.

Survei Teropong Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026 menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu layanan publik dengan tingkat kepuasan tertinggi. Capaian ini menunjukkan berbagai program yang dijalankan tidak lagi sebatas kebijakan, tetapi mulai berdampak nyata di lingkungan sekolah.

Perubahan paling terasa terjadi pada aspek yang dekat dengan keseharian siswa, mulai dari kondisi ruang belajar, metode pembelajaran, hingga perhatian terhadap aspek non-akademik seperti pendidikan karakter dan kesehatan mental.

Dalam satu tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung memperkuat dukungan operasional sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Program ini membantu sekolah memenuhi kebutuhan dasar kegiatan belajar mengajar sekaligus memberikan fleksibilitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Penataan sarana pendidikan juga dilakukan secara terarah. Sepanjang 2025, tercatat penambahan 7 ruang kelas baru jenjang SD, rehabilitasi 260 ruang kelas, perbaikan 87 toilet, penyediaan 10 sumur bor, serta pembangunan tembok batas di 4 SD negeri.

Pada jenjang SMP, penguatan dilakukan melalui pembangunan 1 unit sekolah baru, penambahan 16 ruang kelas, rehabilitasi 78 ruang kelas, perbaikan 29 toilet, serta penyediaan 2 ruang ibadah. Upaya ini berdampak langsung pada peningkatan kenyamanan dan efektivitas proses belajar.

Selain aspek fisik, pendekatan pembelajaran juga terus diperkuat. Dinas Pendidikan Kota Bandung mendorong penguatan pendidikan karakter yang kini diterapkan di seluruh SMP negeri untuk kelas 9. Program ini mulai menunjukkan dampak terhadap kedisiplinan dan interaksi sosial siswa.

Perhatian terhadap siswa juga diperluas ke aspek kesehatan mental. Dalam satu tahun terakhir, sistem deteksi dini kesehatan mental mulai dikembangkan sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi potensi masalah sejak awal.

Akses pendidikan pun terus diperluas melalui program bantuan bagi siswa dari keluarga rentan. Bantuan ini menjangkau sekitar 8.379 siswa SD dan 14.545 siswa SMP untuk memastikan keberlanjutan pendidikan mereka.

Meski menunjukkan tren positif, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan kapasitas sekolah di kawasan padat penduduk, serta tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi akses pendidikan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa sektor pendidikan akan tetap menjadi prioritas pembangunan kota.

“Perubahan pendidikan harus dirasakan langsung oleh siswa, bukan hanya terlihat di atas kertas. Karena itu kami terus memperkuat dukungan ke sekolah agar proses belajar berjalan lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan fasilitas, pemerataan kualitas sekolah, serta dukungan menyeluruh terhadap perkembangan siswa, baik akademik maupun non-akademik.

BANDUNG — Layanan kesehatan menjadi sektor pelayanan publik dengan tingkat kepuasan tertinggi di Kota Bandung. Survei yang dilakukan Litbang Kompas mencatat 85,9 persen warga menyatakan puas terhadap layanan kesehatan.

Survei Teropong Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026 menunjukkan layanan kesehatan menjadi sektor yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dibandingkan layanan publik lainnya.

Dalam satu tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung mencatat peningkatan signifikan pada akses layanan kesehatan. Cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 99,39 persen, dengan jumlah peserta jaminan kesehatan sebanyak 2.583.777 jiwa.

Perluasan akses ini didukung oleh kesiapan fasilitas kesehatan yang semakin responsif. Sejumlah puskesmas kini telah menghadirkan layanan 24 jam, di antaranya Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda, guna memenuhi kebutuhan layanan darurat dan persalinan.

Selain itu, penguatan kualitas layanan dilakukan melalui peningkatan kapasitas di 80 puskesmas, penguatan layanan rujukan di rumah sakit daerah, serta penambahan 236 tenaga kesehatan dalam setahun terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan capaian tingkat kepuasan tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan layanan kesehatan berada pada arah yang tepat.

“Angka kepuasan 85,9 persen menunjukkan masyarakat sudah merasakan manfaat layanan kesehatan. Namun, ini juga menjadi dasar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam pemerataan akses dan percepatan pelayanan,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Di antaranya waktu tunggu layanan di beberapa fasilitas kesehatan, distribusi beban antara puskesmas dan rumah sakit, serta kebutuhan peningkatan layanan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama pembangunan kota.

“Kami memastikan layanan kesehatan semakin mudah diakses, kualitasnya meningkat, dan dapat menjangkau seluruh warga,” kata Farhan.

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen terus memperkuat layanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, penguatan tenaga medis, serta pengembangan layanan berbasis teknologi agar manfaatnya semakin merata dirasakan masyarakat.