LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya

Selasa, April 22, 2025

Logo AAYF Siap Menggema dari Bandung ke Dunia

BANDUNG - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penerapan Logo Asia Africa Youth Forum (AAYF) kepada seluruh admin media sosial perangkat daerah, Selasa, 22 April 2025, di Auditorium Balai Kota Bandung.

Acara ini merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas Bandung sebagai Ibu Kota Asia Afrika serta menyambut perhelatan Asia Africa Youth Forum (AAYF) 2025.

Logo AAYF yang disosialisasikan merupakan hasil karya kolaboratif anak muda Kota Bandung.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana mengatakan, logo ini bukan sekadar simbol visual, tetapi juga mengandung semangat dan nilai-nilai luhur Dasasila Bandung.

"Logo ini adalah bentuk hibah dari teman-teman kreatif Kota Bandung. Kami menyosialisasikan makna, posisi penggunaan, serta filosofi di baliknya agar seluruh perangkat daerah menggunakan secara seragam dan tepat," ujar Yayan.

Ia mengatakan, branding Kota Bandung tidak bisa dilakukan sembarangan. Oleh karena itu, peran admin media sosial perangkat daerah menjadi sangat vital dalam membentuk narasi publik.

"Setiap malam saya menganalisis berita yang diproduksi kota. Pukul 07.00 WIB, kita sudah lihat berita mana yang keluar di media. Alhamdulillah, rilis kita selalu naik. Tapi kita perlu strategi konten yang matang dan penuh tanggung jawab," tambahnya.

Yayan juga menekankan pentingnya konten yang bersifat aksi nyata di lapangan.

"Saya bereksperimen, ternyata warga Kota Bandung lebih tertarik pada konten aksi, contohnya seperti kegiatan Gober, Linmas, camat, lurah, hingga kadis di lapangan. Ini yang harus kita perbanyak di medsos," ujarnya.

Ia pun meminta seluruh admin medsos di lingkup Pemkot Bandung untuk menyusun content plan menjelang event besar, dan selalu berkoordinasi dengan Diskominfo.

"Mohon berikan kami amunisi berupa data, jadwal, dan info kegiatan agar bisa kita gaungkan bersama," pesannya.

Sementara itu, perwakilan tim pembuat logo AAYF, Abdullah Caesar menyampaikan, logo ini dirancang untuk membangkitkan kembali semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dalam perspektif generasi muda masa kini.

"Kami ingin menghadirkan semangat Dasasila Bandung dalam wajah yang segar, penuh energi, dan relevan dengan tantangan zaman. Logo ini bukan hanya menggambarkan Bandung sebagai kota sejarah, tapi juga sebagai kota masa depan yang menjadi pusat kolaborasi pemuda Asia dan Afrika," tutur Aulia.

Ia menjelaskan, desain logo menampilkan simbolisme yang mencerminkan optimisme, keberagaman, dan persatuan antarbangsa.

"Kami percaya, Bandung bukan hanya tempat berlangsungnya peristiwa bersejarah, tapi juga rumah bagi ide-ide besar yang bisa mengubah dunia," tambahnya.

Logo AAYF ini, menurut Caesar, juga merupakan bagian dari gerakan untuk menjadikan Bandung sebagai episentrum gerakan pemuda global yang memberi dampak positif di bidang sosial, budaya, politik, lingkungan, hingga teknologi.

Peluncuran dan penerapan logo AAYF menjadi langkah awal Kota Bandung untuk memperkenalkan dirinya kembali kepada dunia, sejalan dengan peringatan 70 tahun Dasasila Bandung.

"Kami sebagai pencipta dan pemilik hak cipta atas logo "70 Bandung Capital City of Asia Africa". Dengan ini menyerahkan hak guna pakai atas logo tersebut kepada Pemkot untuk digunakan dalam seluruh kegiatan resmi Pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan peringatan 70 tahun "Bandung Capital City of Asia Africa", baik dalam bentuk cetak maupun digital," pungkasnya.

Selasa, April 22, 2025

Rakor Bersama KPK, Pemkot Bandung Komitmen Percepat Proses Sertifikasi Aset

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bandung Command Center (BCC), Balai Kota Bandung, Selasa, 22 April 2025.

Rakor ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dan difokuskan pada strategi pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan tata kelola aset daerah.

Rakor ini merupakan bagian dari agenda Monitoring Center for Prevention (MCP), platform pengawasan KPK terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Direktur Wilayah II KPK, Bachtiar Ujang Purnama menyampaikan, ada dua fokus utama dalam Rakor ini yaitu penguatan capaian MCP dan pengelolaan aset daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan serta perlindungan terhadap potensi kebocoran anggaran.

"MCP ini mencakup delapan area strategis yang selama ini telah teridentifikasi KPK. Salah satu area yang jadi fokus hari ini adalah pengelolaan aset," ujar Bachtiar.

Ia menambahkan, capaian MCP di Jawa Barat masih berada di bawah angka 78 persen. Penilaian ini dilakukan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menghasilkan dua kategori wilayah; rawan dan rentan terhadap praktik korupsi.

Bachtiar menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih berada di bawah 18 persen dari total anggaran.

"Banyak kepala daerah masih terlalu bergantung pada dana pusat melalui dana bagi hasil atau hibah, dan belum fokus mengelola potensi PAD, salah satunya melalui aset," tuturnya.

Menurutnya, banyak aset milik pemerintah daerah yang belum teridentifikasi dan belum teregistrasi dengan baik, sehingga rentan terhadap sengketa atau klaim pihak lain.

"Nilai aset di Jawa Barat sangat tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena belum tersertifikasi atau bahkan belum diinventarisasi," jelasnya.

Bachtiar memgatakan, perlu langkah strategis dari kepala daerah, sekda, dan inspektur untuk membentuk tim khusus yang bertugas memburu dan menertibkan kembali aset milik daerah.

Ia meminta dilakukan pengukuran ulang dengan dasar kepemilikan yang sah, registrasi, serta pengawasan berkelanjutan agar aset tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat sekaligus menambah pendapatan daerah.

"Sertifikasi bukan hanya soal legalitas, tapi juga perlindungan aset dari sengketa. Jika sudah resmi milik pemerintah, bisa dikelola, dimanfaatkan, dan mendatangkan pendapatan," tegasnya.

Turut hadir dalam Rakor, Johanar dari Ditjen Pengendalian dan Penertiban BPN, yang menekankan pentingnya kolaborasi tiga pilar dalam pengamanan aset, yaitu Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan aparat desa.

"Konsep kolaborasi ini harus berangkat dari perencanaan tata ruang yang matang. Setelah tata ruang disusun, baru aset tanah diisi dan diukur sesuai data fisik dan yuridisnya. Tanpa itu, kita akan terus mengalami tumpang tindih dan celah penyalahgunaan," ujar Johanar.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat memperkuat ekonomi lokal bila mampu mensertifikatkan dan mengelola asetnya.

"Aset yang diam hanya menjadi beban. Aset harus bergerak dan produktif," tegasnya.

Data ATR/BPN menunjukkan, dari total 19.721 aset milik Pemerintah Kota Bandung, sebanyak 12.740 sudah bersertifikat, sedangkan 6.981 sisanya belum. Target sertifikasi untuk tahun 2025 ditetapkan sebanyak 750 aset.

Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemkot Bandung untuk lebih serius dalam pembenahan tata kelola aset dan pencegahan korupsi.

Pemkot Bandung Bandung menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan KPK dan mempercepat proses sertifikasi aset yang masih tertunda.

"Langkah ini bukan hanya untuk memperkuat legalitas aset, tapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Dengan kolaborasi antara KPK, BPN, dan pemerintah daerah, diharapkan Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, bisa menunjukkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selasa, April 22, 2025

Terkait Insiden Sukahaji, Wali Kota Ingatkan Semua Pihak Hormati Proses Hukum

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan prihatin mendalam atas terjadinya bentrokan antara warga Kelurahan Sukahaji dan pihak terkait di wilayah Gg. Satata Sariksa, Kecamatan Babakan Ciparay pada Senin, 21 April 2025.

Farhan mengajak semua pihak untuk sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan demi menjaga situasi tetap kondusif.

Farhan mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyesalkan insiden antara warga masyarakat dengan pihak lain terkait persoalan lahan di kawasan tersebut.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung memahami bahwa kejadian tersebut dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai rencana pemasangan batas lahan oleh salah satu pihak swasta.

Dalam hal ini, Pemkot menghargai setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan
dengan cara damai serta dalam koridor hukum yang berlaku.

"Kami tentu sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga nanti ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjut Farhan Pemkot Bandung menyampaikan
beberapa beberapa hal yakni mengimbau seluruh pihak menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh suasana dan menjaga situasi tetap kondusif.

Diharapkan seluruh pihak menempuh jalur damai dan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami tentu mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," ungkap Farhan.

Wali Kota juga memastikan, hak dan keamanan seluruh warga tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman bagi semua pihak.

"Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Pemkot Bandung lanjut Farhan, juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait kawasan tersebut saat ini masih berproses di Pengadilan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut hingga adanya putusan inkrah.

Terlebih, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan di tingkat wilayah, telah turun tangan dan tengah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan solusi jangka panjang bagi semua pihak.

Sebagai langkah awal menurut Farhan, Pemkot Bandung juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan pendekatan persuasif guna mencegah terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

"Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi
atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan musyawarah, kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," pungkasnya.**

Senin, April 21, 2025

DPRD Setujui Arah Pembangunan Kota Bandung 5 Tahun ke Depan

BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda strategis di Ruang Rapat Paripurna, Jalan Sukabumi No. 30.

Agenda pertama adalah pengambilan keputusan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame. Penyampaian laporan dilakukan secara tertulis oleh Pansus 2 dan Pansus 3 yang membahas kedua raperda tersebut.

Agenda kedua adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan didampingi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin , bersama Ketua DPRD dan tiga wakil ketua DPRD: Toni Wijaya, Edwin Senjaya, dan Rieke Suryaningsih.

Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Anton, menjelaskan, RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah untuk periode lima tahun ke depan, yang juga harus sejalan dengan dokumen perencanaan tingkat nasional dan provinsi.

"RPJMD ini tidak hanya menjadi arah pembangunan, tapi juga komitmen untuk menyelesaikannya maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah," katanya.

Dalam dokumen Nota Kesepakatan yang dibacakan, disebutkan bahwa perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung tahun 2025–2029 merujuk pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJP Kota Bandung, serta RTRW yang berlaku.

Fokus utama diarahkan pada pembangunan yang adil, partisipatif, dan manusiawi, dengan masyarakat sebagai pusat dan pelaku pembangunan.

Agenda ketiga adalah penetapan keputusan DPRD Kota Bandung mengenai Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2026. Laporan pokir tersebut disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris DPRD.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam penyampaian pendapat akhirnya atas dua raperda yang telah disahkan, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung.

Farhan menyampaikan, kedua raperda ini merupakan bagian penting dalam penguatan karakter kebangsaan dan penataan tata kota yang lebih baik.

"Ini merupakan bentuk konkret dukungan legislatif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan upaya menjaga estetika serta potensi ekonomi dari sektor reklame," ujarnya.

Ia menuturkan, RPJMD merupakan arah utama pembangunan Bandung dalam lima tahun ke depan, demi mewujudkan "Bandung Utama"—Bandung yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan beradab.

"Kita harus menjadikan RPJMD ini sebagai panduan untuk menjawab tantangan kota, termasuk ketimpangan sosial, potensi konflik wilayah seperti Sukahaji dan Dago Elos, serta menata kota dengan lebih baik melalui pengaturan reklame dan penguatan nilai-nilai kebangsaan," ujar Farhan.

Ia juga menyoroti masih tingginya angka ketimpangan ekonomi di Bandung (gini rasio 0,46), yang menurutnya perlu disikapi serius melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Kota Bandung siap bersinergi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan keadilan sosial, penegakan hukum yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," katanya.

Senin, April 21, 2025

Dua Dekade Sister City, Kota Bandung dan Kota Liuzhou Perkuat Kerja Sama

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemkot Liuzhou, Republik Rakyat Cina (RRC) terus melanjutkan kerjasama di bidang pariwisata hingga teknologi. Hal itu seiring dengan dua dekade kerja sama kedua kota sebagai sister city.

"Dua dekade kebersamaan Kota Bandung dengan Kota Liuzhou merupakan bukti nyata dari hubungan yang erat, saling menghargai, dan penuh semangat kolaborasi antara kedua kota," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Farhan mengungkapkan hal itu pada meeting online, Senin 21 April 2025. Pertemuan virtual ini dalam rangka memperingati 70 tahun konferensi Asia Afrika dan 20 tahun kerja sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Liuzhou.

Farhan berharap, persahabatan ini terus berkembang, membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Bandung dan Kota Liuzhou, serta menjadi inspirasi bagi hubungan antar kota di dunia.

Ia mengungkapkan, Kota Bandung dikenal sebagai kota pendidikan dengan lebih dari 50 perguruan tinggi, termasuk beberapa universitas terbaik di indonesia.

Sedangkan struktur ekonomi Kota Bandung banyak ditopang oleh sektor industri kreatif, perdagangan, teknologi, serta pariwisata. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan daya saing yang terus meningkat, Kota Bandung menjadi salah satu pusat inovasi dan kewirausahaan di Indonesia.

"Para diplomasi merupakan salah satu strategi Kota Bandung dalam meningkatkan daya saing global. Kota Bandung terus berupaya memperkuat posisinya di panggung internasional melalui kolaborasi dengan berbagai mitra di dunia," katanya.

Farhan mengatakan, Kota Bandung sedang membangun kembali 'city branding' sebagai ibu kota Asia Afrika dan menguatkan kembali semangat Bandung dalam pengembangan Kota Bandung.

"Kota Bandung dan Kota Liuzhou memiliki banyak kesamaan serta potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor strategis. Kota Liuzhou memiliki perpaduan yang harmonis antara industri, budaya dan sejarah, serta lingkungan, sehingga menjadikan kota ini menarik bagi investasi dan pariwisata," ungkapnya.

Farhan mengatakan, adapun bidang kerja sama yang telah disepakati kedua kota meliputi ekonomi, perdagangan, industri, dan pariwisata, ilmu pengetahuan, teknologi, dan administrasi, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda, dan olahraga, lingkungan hidup, kependudukan, serta pembangunan perkotaan.

"Dengan berbagai kesamaan dan potensi yang dimiliki, kemitraan antara Kota Bandung dan Kota Liuzhou dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua kota dalam membangun masa depan yang lebih maju, inovatif, dan berkelanjutan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Liuzhou, Tang Zhengguo mengatakan, kerja sama dengan Kota Bandung ini memberikan semangat yang luar biasa.

"Salah satunya semangat KAA (Konferensi Asia Afrika) menjadi barometer yang memberikan dampak positif bagi kerjasama bilateral," ungkapnya.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 akan memantapkan dalam bidang perdagangan pendidikan, budaya sampai pariwisata.

"Perdagangan dan investasi dalam perluasan perdagangan ini butuh SDM. Sehingga dalam pendidikan teknologi juga kita manfaatkan dengan hasil yang lebih baik," jelasnya.

"Partisipasi Asia Afrika pada tahun ini kita menampilkan budaya yang beragam, hasilnya disukai oleh masyarakat Kota Bandung. Memang antusias Kota Bandung itu membuat kita semangat," imbuhnya.

Perlu diketahui hubungan kerja sama sister city antara Kota Bandung dengan Kota Liuzhou memasuki tahun ke-20 sejak ditandatanganinya Letter of Intent (LoI) kerjasama kedua kota pada tanggal 5 Agustus 2005 yang selanjutnya disahkan menjadi Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pada tanggal 21 September 2006.

Sementara itu, implementasi kerjasama kedua kota antara lain:

a. Pengiriman karya seni siswa Sekolah Dasar dari Kota Bandung untuk dipamerkan dalam kegiatan Friendly City Painting Exhibition bulan Oktober 2019

b. Pemberian bantuan masker untuk penanggulangan Covid-19 dari perusahaan otomotif Wuling dari Kota Liuzhou April 2020

c. Pembuatan pin simbol Kota Bandung dan Kota Liuzhou sebagai peringatan 15 tahun hubungan kerja sama sister city pada September 2020

d. Pengiriman delegasi pelajar dan guru dari Kota Liuzhou dalam kegiatan Bandung Encouragement on Leadership, Youth, and Innovation (BARAYA) pada November 2023

e. Pengiriman karya seni dari siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung dalam kegiatan Sister City Painting Exhibition for Children and Teenagers dengan tema Our Cuisine pada Desember 2023

f. Keikutsertaan perwakilan Kota Liuzhou dalam diskusi daring dalam kegiatan Joint Working Group pada Desember 2024.