Headlines News :

DPRD: Penguatan RW Jadi Pondasi Pembangunan Kota Bandung

BANDUNG - Pembangunan Kota Bandung dinilai tidak dapat berdiri kokoh tanpa memperkuat struktur wilayah terkecilnya. Hal ini disampaikan Mochammad Ulan Surlan, S.Tr.Akun, anggota Komisi I sekaligus anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, dalam Parlemen Talks yang digelar Radio Sonata pada Kamis, 4 Desember 2025.

Ulan menjelaskan, pemerintah kini tengah memetakan sekitar 9.600 RW di Kota Bandung untuk melihat tingkat kemajuan, kebutuhan, serta potensi masing-masing wilayah. 

Proses ini melahirkan konsep RW Unggul, sebuah kerangka yang bertujuan memastikan pembangunan benar-benar berakar dari kebutuhan masyarakat.

"RW unggul itu adalah RW yang sudah menerima program, menjalankan program, dan menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang meningkat. Ada kemandirian, partisipasi, kebersamaan, dan sinergi dengan pemerintah," ujar Ulan. 

Ulan menuturkan, RT dan RW merupakan garda pertama pelayanan publik. Mulai dari administrasi kependudukan, penyerapan aspirasi, hingga eksekusi program pemerintah, semuanya bermula dari wilayah. Namun ia mengakui, beban RW kerap jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang ada.

"RW sering hanya punya satu atau dua program, tapi kebutuhan warga banyak. Karena itu RW harus mencari solusi, berkomunikasi dengan warga, dan bekerja sama. Semua keluhan masyarakat biasanya berlabuh ke RT dan RW dulu," tuturnya.

Pengalamannya sebagai ketua RW selama enam tahun membuat Ulan memahami bahwa inovasi kecil pun bisa berdampak besar. 

Ia membagikan pengalamannya bersama warga membangun TPS3R yang kini mampu mengolah hingga enam ton sampah per bulan. Selain itu, ia juga menggagas program santunan sosial bagi keluarga warga yang meninggal dunia, tanpa membebani masyarakat dengan iuran.

"Inovasi itu tidak harus besar. Yang penting bermanfaat dan lahir dari potensi wilayah. Kalau pengurus RW, para tokoh, PKK, dan masyarakat berjalan bersama, hasilnya akan terasa," papar Ulan. 

Wilayahnya juga pernah meraih penghargaan melalui program penanaman sayur, sebuah inisiatif ketahanan pangan tingkat RW yang disebutnya sebagai bukti bahwa kolaborasi dapat memperkuat kemandirian warga.

Melalui Parlemen Talks ini, Ulan menekankan bahwa penguatan RW merupakan langkah dasar menuju kota yang lebih tertata dan responsif.

"Kalau RW-nya kuat, pembangunan kotanya juga kuat. RW unggul itu bukan sekadar label, itu arah pembangunan Bandung ke depan," pungkasnya.

Transformasi Pendidikan, Inovasi Guru dan Kepala Sekolah Diapresiasi Pemkot Bandung

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan apresiasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi, keteladanan, serta kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan. 

Penghargaan tersebut diberikan dalam gelaran Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota Bandung Tahun 2025, Kamis 4 Desember 2025. 

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Ia sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta. 

Erwin menyebut betapa strategisnya peran guru dan kepala sekolah sebagai teladan, penggerak, sekaligus penyemangat dalam dunia pendidikan. 

"Pendidik adalah teladan di depan, penggerak di tengah, dan penyemangat di belakang," ujar Erwin dalam sambutannya. 

Ia juga mengingatkan bahwa pendidik memiliki peran besar dalam melahirkan generasi berilmu. 

"Bapak ibu inilah yang membuat siswa-siswi menjadi orang yang selalu menuntut ilmu. Insyaallah Bapak Ibu semua adalah calon ahli surga," tuturnya. 

Erwin berharap apresiasi ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga mendorong semangat kompetisi positif, memperkuat profesionalitas, serta memperluas budaya inovasi di lingkungan sekolah. 

"Kita berharap lahir generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat mental, tangguh sosial, adaptif, dan berakhlak mulia," tutur Erwin. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan, agenda tahunan ini merupakan bentuk penghormatan kepada guru dan kepala sekolah yang menunjukkan kinerja transformatif dan dedikatif. 

Tahun ini, sebanyak 190 peserta dari jenjang PAUD nonformal, TK, SD, hingga SMP mengikuti proses seleksi berjenjang yang meliputi verifikasi administratif, penilaian portofolio inovasi, hingga wawancara dengan juri dari unsur akademisi, praktisi pendidikan, dan jurnalis. 

"Kegiatan apresiasi ini kami selenggarakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendidik yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan pendidikan di Kota Bandung," ujar Asep. 

Ia menambahkan bahwa banyak praktik baik yang dihasilkan peserta dapat direplikasi sekolah lain. 

"Kami berharap semakin banyak inovasi pembelajaran dan keteladanan yang lahir dari acara ini," tuturnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menegaskan fokus Disdik pada pembentukan sekolah ramah anak. Setiap sekolah didorong untuk menghadirkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik. 

"Lingkungannya bersih, toiletnya bersih, ruang kelasnya wajib harus bersih," katanya. 

Penghargaan diberikan dalam dua kategori, yaitu Transformatif untuk pendidik dan kepala sekolah yang menghadirkan inovasi dan pembaruan, serta Dedikatif untuk mereka yang menunjukkan pengabdian dan konsistensi dalam menjalankan tugas. 

Penerima penghargaan berasal dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD nonformal hingga SMP. 

Erwin: Penataan PKL Harus Tertib, Manusiawi, dan Berkeadilan

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya dalam menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) secara lebih tertib, manusiawi, dan kolaboratif. 

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, pada Rapat Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Hotel Savoy Homann, Kamis 4 Desember 2025.

Menurut Erwin, keberadaan PKL memiliki arti penting bagi kehidupan ekonomi Kota Bandung.

"Kita semua menyadari bahwa PKL punya peran yang sangat signifikan. Mereka membantu mengurangi pengangguran, menyediakan barang dan jasa yang terjangkau, memberi kemudahan bagi masyarakat, dan menjadi bagian dari denyut kehidupan ruang publik kita," ujar Erwin.

Dalam aplikasi SiPKL, tercatat 12.091 PKL tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Angka tersebut, kata Erwin, menjadi bukti besarnya kontribusi PKL sekaligus besarnya tantangan dalam penataan dan pemberdayaannya.

Namun Erwin mengingatkan, keberadaan PKL tidak lepas dari persoalan ruang kota.

"Kita tidak menutup mata bahwa aktivitas PKL kerap memunculkan masalah seperti kemacetan, kekumuhan, pemanfaatan ruang terlarang, hingga pelanggaran aturan. Karena itu penataannya harus seimbang tegas, tetapi juga manusiawi," ujarnya.

Erwin menyampaikan, apresiasi kepada seluruh unsur tim koordinasi mulai dari perencanaan, penataan, pemberdayaan, pengawasan, hingga unsur Forkopimda yang telah terlibat dalam upaya penataan PKL.

"Penataan PKL bukan hanya urusan satu dinas. Ini adalah kerja kolektif seluruh elemen Kota Bandung," ungkapnya.

Ia juga menyoroti hadirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang memberikan arah kebijakan lebih jelas. 

Perubahan kebijakan dari zonasi merah, kuning, hijau menjadi lokasi sesuai dan tidak sesuai peruntukan dinilai akan membuat penataan lebih terukur dan rapi.

Saat ini, Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis tengah disiapkan.

"Saya berharap perwal ini segera selesai, berkualitas, dan bisa menjadi pedoman yang solid bagi semua pihak," kata Erwin.

Pemkot Bandung juga telah memiliki master plan penataan dan pemberdayaan PKL yang disusun Bapperida. Dokumen ini akan menjadi panduan bersama dari hulu hingga hilir.

Erwin menuturkan, Pemkot Bandung tidak ingin menekan usaha PKL. Justru pemerintah ingin memastikan ruang kota yang tertib dan aman, sekaligus memberikan perlindungan usaha yang lebih kuat.

"Penataan PKL bukan untuk menghilangkan mata pencaharian. Ini untuk membangun kota yang tertib, aman, dan ramah bagi semua, sekaligus mendorong PKL agar tumbuh dalam ekosistem usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan," jelasnya.

Penataan PKL di Koridor BRT Bandung, Pemkot Perkuat Koordinasi dan Pastikan Tepat Sasaran

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan, pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. Termasuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sepanjang rute pembangunan.

Dalam rapat koordinasi pada 28 November 2025 disepakati PKL tetap dapat berjualan selama tidak menghalangi jalur operasional BRT dan tidak melanggar ketentuan tata ruang. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran proyek transportasi publik dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Perlu diketahui, sejumlah jalan yang akan dilalui BRT beberapa di antaranya kawasan Jalan Ahmad Yani (Kosambi-Cicadas), lalu ke Jalan Terusan Jakarta, lalu menuju Jalan Asia Afrika melintasi kembali Jalan Ahmad Yani.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi langkah Dinas Koperasi dan UKM (Diskopukm) yang telah memasang spanduk serta sosialisasi di sejumlah titik pembangunan BRT. Meski begitu, ia menekankan pentingnya data yang lebih matang.

"Data PKL terdampak harus akurat agar sosialisasi kepada masyarakat bisa menyeluruh dan jelas," ujar Erwin.

Erwin menegaskan perlunya koordinasi yang lebih kuat dengan Kementerian Perhubungan untuk memastikan jumlah PKL terdampak ditetapkan secara final.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Budhi Rukmana menjelaskan, data dari Kementerian Perhubungan saat ini masih bersifat sementara dan dapat berubah.

"Data terakhir yang kami terima itu ada 555 PKL. Tapi itu masih belum diverifikasi dengan kewilayahan. Kami sudah siapkan alokasi anggarannya, tinggal menunggu data final dari Kementerian Perhubungan. Kalau sudah final dan diverifikasi, baru kita lakukan langkah-langkah," bebernya.

Budhi menambahkan, opsi relokasi tetap menjadi ketentuan dasar. Namun, pihaknya membuka kemungkinan penyesuaian selama aktivitas PKL tidak mengganggu jalur BRT dan tetap sesuai aturan yang berlaku.

"Kalau melihat ketentuannya memang relokasi. Tapi informasi terakhir, PKL bisa tetap berjualan sepanjang tidak mengganggu jalur BRT dan sesuai ketentuan," ujarnya.

Pemkot Bandung Evakuasi Dua Rumah Rawan Longsor di Cidadap

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat mengevakuasi dua keluarga di RW 5 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap setelah bangunan rumah mereka teridentifikasi berada dalam kondisi sangat rawan longsor.

Langkah evakuasi dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi korban di tengah meningkatnya curah hujan ekstrem di kawasan Bandung Utara.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan yang datang langsung meninjau lokasi pada Selasa, 2 Desember 2025 memastikan, keselamatan warga menjadi prioritas utama.

"Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pilihan lain. Kalau harus diungsikan, ya diungsikan. Bangunan bisa diperbaiki nanti, tapi nyawa tidak bisa digantikan," tegas Farhan.

Dua rumah milik warga yaitu keluarga Yayat beserta istri, serta keluarga Tia dengan tiga anaknya dipastikan tidak lagi aman untuk dihuni.

Fondasi bangunan dilaporkan mulai bergeser dan posisi rumah kini berada tepat di atas lereng labil.

Farhan menyebut kondisi kedua bangunan tersebut sudah memasuki fase darurat.

"Struktur tanahnya tidak stabil. Bahkan rumah ini hanya tertahan rumpun bambu. Risiko terlalu besar jika tetap ditinggali," ujarnya.

Kedua keluarga segera dipindahkan ke hunian aman di wilayah Ciumbuleuit. Seluruh kebutuhan dasar mereka ditanggung pemerintah melalui Dinas Sosial dengan koordinasi langsung dari kecamatan, kelurahan, dan unsur RW.

Farhan menyatakan, bencana serupa dapat terjadi di sejumlah titik rawan lainnya yang tersebar di Bandung Utara dan Bandung Timur.

Menurutnya, kawasan seperti Isola, Ledeng, Tamansari, Cipaganti, hingga Ciumbuleuit rentan longsor akibat kepadatan bangunan di lereng curam.

Sedangkan kawasan Ujungberung, Cibiru, dan Mandalajati juga berpotensi terdampak longsoran besar dari kawasan hutan Gunung Manglayang.

"Kita sedang menghadapi musim ekstrem. Semua warga di zona rawan harus waspada dan segera melapor jika melihat retakan tanah, pergeseran pondasi, atau tanda-tanda awal longsor," kata Farhan.

Pemkot Bandung kini mengintensifkan patroli kewilayahan serta pemetaan ulang titik berisiko, termasuk kemungkinan peninjauan ulang terhadap tata ruang di kawasan padat permukiman lereng.

"Terpenting saat ini adalah pencegahan. Lebih baik bertindak sebelum terjadi, daripada menyesal ketika bencana sudah terjadi," ujar Farhan.

Evakuasi dua rumah ini menjadi alarm penting bagi seluruh warga Bandung, khususnya yang tinggal di daerah ketinggian dan lereng.

Pemerintah memastikan proses penanganan tidak berhenti pada pengungsian, namun akan dilanjutkan dengan asesmen teknis, stabilisasi kawasan, dan mitigasi jangka panjang.

"Kami ingin memastikan warga merasa aman. Kita bergerak bersama, kita antisipasi bersama," tutup Farhan.

Sementara itu, Ketua RW 5, Tata Rusandi menyatakan kesiapan bersama warga dalam mendukung langkah pemerintah.

"Kami akan menyiapkan tempat sementara dan memastikan warga yang terdampak tetap mendapatkan kenyamanan, seperti yang telah Pak Wali arahakan. Kami bersyukur pemerintah bertindak cepat," ucapnya.

Selain hunian sementara yang sudah disiapkan, pihak RW bersama kelurahan juga membuka opsi pemanfaatan rumah kosong milik warga sebagai tempat tinggal sementara.

 
Copyright © 2016. LiputanJabar.com | Akurat Terpercaya .
Kontak Redaksi | Designed By Bang One