BANDUNG, LiputanJabar – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cihanja sekaligus kawasan Konservasi Mata Air Cihanja di RT 02 RW 10, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Selasa (18/8/2026).

Pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Tak hanya mengejar luasan, Pemkot Bandung juga menekankan fungsi ekologis, tutupan vegetasi, kualitas udara, dan keberlanjutan sumber air.

Farhan mengatakan, pembangunan RTH di Kota Bandung harus memperhatikan kualitas dan manfaat ekologis yang dihasilkan.

“Pada dasarnya kami melihat yang perlu ditingkatkan bukan cuma sekadar luasan RTH-nya, tetapi kualitas RTH-nya. Penambahan kualitas RTH ditunjukkan salah satunya melalui RTH Cihanja,” ujar Farhan.

Menurutnya, pengembangan RTH Cihanja akan diarahkan sesuai konsep Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) yang dikembangkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Konsep tersebut tidak hanya memperhitungkan luas ruang terbuka hijau, tetapi juga mempertimbangkan tutupan vegetasi, kualitas udara, dan kualitas air.

Farhan menilai RTH Cihanja memiliki potensi untuk memenuhi sejumlah indikator tersebut. Kawasan ini memiliki luas sekitar 6.960 meter persegi atau hampir 7.000 meter persegi.

“Karena jumlah 6.000 meter di Kota Bandung itu sudah sangat bagus,” katanya.

Selain memperkuat vegetasi, Pemkot Bandung akan menjaga keberadaan mata air yang terdapat di kawasan Cihanja.

Farhan menyebut kondisi sumber mata air masih baik. Kawasan tersebut juga relatif minim aktivitas industri dan lalu lintas sehingga berpotensi memiliki kualitas udara yang lebih baik.

“Sumber mata airnya masih sangat bagus. Kemudian di sini tidak ada pabrik, lalu lintas juga rendah, sehingga kualitas udaranya diharapkan jauh lebih bagus,” ujarnya.

Farhan menegaskan, keberadaan RTH Cihanja harus terus dijaga setelah peresmian. Karena itu, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan.

Ia meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan lainnya di tingkat kelurahan ikut merawat dan mengelola kawasan tersebut.

Menurut Farhan, pengelolaan berbasis masyarakat dapat membantu menjaga keberlanjutan ruang hijau. Ia mencontohkan sejumlah kawasan hijau di Kota Bandung yang tetap terjaga karena melibatkan masyarakat, seperti kawasan pertemuan Sungai Cikapundung dan Cikalapa, Leuweung Awi Padaringan, serta Lembur Katumiri di Babakan Siliwangi.

“Dengan pengelolaan oleh masyarakat, keberlanjutannya bisa lebih terjaga,” katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung Rizki Kusrulyadi mengatakan, penataan RTH Cihanja merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah dan unsur kewilayahan.

Rizki menyebut kawasan tersebut memiliki luas sekitar 7.960 meter persegi. Penataan dilakukan tidak hanya untuk penghijauan, tetapi juga menjaga keberadaan mata air.

“Ruang terbuka hijau adalah salah satu aspek yang paling penting dalam penataan, terutama untuk mengelola air, sumber mata air, dan menghadirkan udara yang segar,” kata Rizki.

Menurutnya, ruang hijau memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis. Penghijauan di kawasan Cihanja diharapkan dapat mengurangi erosi sekaligus menjaga sumber mata air.

Penataan melibatkan sejumlah unsur, diantaranya BPBD, DPKP, DSDABM, perangkat kewilayahan, serta instansi terkait lainnya.

Sejumlah fasilitas pendukung juga disiapkan, seperti saung pengaman untuk memantau kondisi kawasan, papan informasi, dan jalan setapak yang masih dalam proses pengerjaan.

Selain tanaman penghijauan, RTH Cihanja dikembangkan dengan tanaman produktif. Pemerintah Kota Bandung mendapatkan bantuan 1.000 bibit pohon kopi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Tanaman produktif lainnya yang ditanam meliputi jeruk, durian, sawo, lengkeng, kemiri, mangga, dan rambutan.

Secara keseluruhan, terdapat sekitar 2.503 bibit pohon yang ditanam di kawasan RTH Cihanja.

Rizki berharap kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau, tetapi juga menjadi ruang publik dan edukasi bagi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi konservasi mata air.

“Harapannya air tetap terjaga untuk tetap mengalir, air tanah tetap kuat, udara tetap bersih, dan lingkungan tetap nyaman,” pungkasnya.

BANDUNG, LiputanJabar – Pemerintah Kota Bandung mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (Peka) yang digagas BPJS Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan untuk mendorong penerima manfaat dan ahli waris mengelola santunan jaminan sosial secara produktif dan berkelanjutan.

Program bertajuk “Bangkit Merajut Kemandirian Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan” tersebut digelar di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat, jajaran pemerintah daerah, serta para penerima manfaat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain yang mewakili Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut.

Menurutnya, jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ketika peserta mengalami risiko, tetapi juga perlu mendorong penerima manfaat agar mampu bangkit secara ekonomi.

“Jaminan sosial tidak cukup hanya memberikan perlindungan ketika risiko terjadi, tetapi juga harus mampu mendorong masyarakat untuk produktif, mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi,” ujar Iskandar saat membacakan sambutan Wali Kota Bandung.

Ia mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat.

Melalui Program Peka, penerima santunan diarahkan mengembangkan potensi ekonomi melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan, edukasi keuangan, serta pendampingan usaha.

“Pemerintah Kota Bandung tentu akan terus mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk tumbuh. Kita ingin masyarakat Bandung tidak hanya menjadi objek program, tetapi menjadi subjek pembangunan yang aktif, produktif dan mandiri,” katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Menurutnya, santunan yang diterima ahli waris dapat dimanfaatkan sebagai modal awal untuk membangun usaha.

“Kami sangat apresiasi dan mendukung program ini sehingga kita berharap bisa menumbuhkan tenaga kerja mandiri baru, wirausaha baru yang akan menjadi sokoguru perekonomian bangsa,” ujar Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjutnya, siap bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pendampingan kepada penerima manfaat.

Kolaborasi juga dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan tenaga kerja mandiri dan pelatihan vokasi yang telah dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan.

Yassierli menyebut program tenaga kerja mandiri yang dijalankan kementeriannya mencakup pemberian modal, pelatihan, dan pendampingan. Program tersebut diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, Program Peka lahir dari evaluasi terhadap pemanfaatan manfaat jaminan sosial yang diterima peserta maupun ahli waris.

Ia mencontohkan ahli waris yang menerima santunan sekitar Rp281 juta setelah suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengenai pentingnya pendampingan agar santunan dalam jumlah besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga.

“Harapannya manfaat dan tabungan yang mereka terima jangan hanya menjadi konsumtif, tetapi benar-benar menjadi produktif dan insyaallah juga malah bisa membuka lapangan pekerjaan baru,” kata Saiful.

Program Peka menggunakan pendekatan pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Peserta mendapatkan pelatihan sesuai minat dan kebutuhan, kemudian memperoleh pendampingan untuk mengembangkan usaha serta akses pembiayaan lanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong pemasaran produk peserta melalui ekosistem digital dan jaringan mitra.

Dengan pendekatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga pendampingan agar usaha yang dikembangkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Saiful mengatakan Program Peka telah dipilotkan sejak 4 Juli 2026. Program tersebut kini dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi pada 41 titik.

Hingga pelaksanaan kegiatan di Bandung, sebanyak 2.736 peserta telah mendapatkan pelatihan.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 10 persen peserta yang mengikuti program sepanjang 2026 dapat mulai produktif dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas kemandirian ekonomi penerima manfaat sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru dari kalangan peserta dan ahli waris BPJS Ketenagakerjaan.

BANDUNG, LiputanJabar – Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, terus mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sistem tersebut dibangun dari tingkat rumah tangga hingga kelurahan dengan melibatkan RT, RW, dan berbagai unsur masyarakat.

Beragam metode pengolahan diterapkan, mulai dari pemilahan sampah di rumah, pengolahan sampah organik menggunakan maggot dan komposter, hingga pemanfaatan sampah nonorganik menjadi bahan bakar alternatif berupa briket.

Lurah Sukamiskin Sofian Ismail mengatakan, pengelolaan sampah dilakukan secara bertahap dengan mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya.

Saat ini, sekitar 500 rumah tangga telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik, nonorganik, dan residu. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 rumah tangga mulai melakukan pemilahan dan pengolahan secara mandiri.

“Jadi kita sudah melakukan sosialisasi dan edukasi untuk pemilahan sampah organik, nonorganik dan residu. Sekitar 500 rumah tangga sudah mendapatkan sosialisasi, dan sekitar 250 rumah tangga sudah mulai memilah dan mengolah,” ujar Sofian kepada Humas Kota Bandung.

Salah satu fasilitas yang dikembangkan adalah budidaya maggot untuk mengolah sampah organik. Saat ini, kapasitas pengolahannya mencapai sekitar 400-500 kilogram sampah per hari.

Kapasitas tersebut ditargetkan meningkat hingga satu ton per hari. Namun, Sofian menyebut kemampuan pengolahan maggot turut dipengaruhi kondisi lingkungan.

“Maggot kapasitasnya sekitar 400 sampai 500 kilogram sehari. Targetnya satu ton, tetapi karena maggot merupakan makhluk hidup, tentu dipengaruhi suhu dan faktor lainnya,” katanya.

Pengolahan sampah organik juga didukung fasilitas komposter yang tersedia di setiap RW. Dari 17 RW di Sukamiskin, masing-masing memiliki sedikitnya dua unit tempat pengolahan berbasis komposter. Beberapa RW bahkan memiliki hingga lima unit.

Fasilitas tersebut memungkinkan sampah organik diolah langsung di lingkungan warga tanpa harus dibawa ke tempat pembuangan sementara (TPS).

Sofian menargetkan seluruh rumah tangga di Sukamiskin dapat memilah sampah dari sumbernya.

“Target kita 100 persen melakukan pemilahan dari sumber. Minimal 50 persen rumah tangga sudah memilah dan mengolah sampah sendiri di rumah,” ujarnya.

Sukamiskin juga mengembangkan pengolahan sampah nonorganik melalui metode peyeumisasi sampah. Saat ini tersedia enam unit mesin yang digunakan untuk mengolah sampah nonorganik menjadi briket.

Proses pengolahan diawali dengan memasukkan sampah nonorganik ke wadah pengolahan. Sampah kemudian ditumpuk secara bertahap dengan ketebalan sekitar 20 sentimeter dan diberikan bioaktivator hingga ketinggian tumpukan mencapai sekitar 1,2 meter.

Setelah dikeringkan selama sedikitnya tujuh hari, sampah digiling melalui beberapa tahap. Material kemudian dicampur dengan bahan perekat berupa tepung kanji sebelum dicetak menjadi briket.

“Setelah kering, sampah digiling. Ada mesin penggiling kasar, penggiling halus, kemudian dicampur dengan kanji supaya ketika dicetak bisa menyatu dan tidak mudah pecah,” jelas Sofian.

Jika seluruh fasilitas beroperasi optimal, kapasitas pengolahan sampah non organik tersebut diproyeksikan mencapai enam ton per hari.

Pengembangan produksi briket juga akan diperluas ke tingkat RW. RW 13 telah menyiapkan lahan sekitar 200 meter persegi untuk produksi, penjemuran, dan penyimpanan.

Briket yang dihasilkan nantinya akan dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri, termasuk pabrik semen, pabrik genteng di Majalengka, dan industri tekstil.

Kelurahan Sukamiskin juga disiapkan menjadi laboratorium pengelolaan sampah. Tempat tersebut nantinya dapat menjadi lokasi pembelajaran bagi komunitas, RT, RW, lembaga swadaya masyarakat, maupun daerah lain yang ingin melakukan studi tiru.

“Kelurahan ini kita targetkan menjadi laboratorium pengelolaan sampah. Kita sudah menyiapkan tempat di lantai dua dengan kapasitas sekitar 20 orang untuk menerima tamu dan melakukan ekspos,” kata Sofian.

Selain pengolahan melalui maggot, komposter, dan peyeumisasi, Sukamiskin bekerja sama dengan Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan teknologi plasma dingin untuk mengolah sampah non organik.

Fasilitas plasma dingin sebelumnya mampu mengolah sekitar 1,5 ton sampah nonorganik per hari. Namun, mesin tersebut saat ini mengalami kendala dan masih menunggu komponen pengganti dari luar negeri.

Sofian berharap fasilitas tersebut dapat kembali beroperasi sehingga kapasitas pengolahan sampah di Sukamiskin semakin meningkat.

Timbulan sampah di Kelurahan Sukamiskin saat ini diperkirakan mencapai 4-6 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen masih dibawa ke TPS, sementara sekitar 70 persen diarahkan untuk diolah melalui berbagai fasilitas yang tersedia.

Pengelolaan dari sumber juga diperkuat melalui Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah). Sebanyak 17 petugas, masing-masing satu orang di setiap RW, membantu proses pengambilan dan pemilahan sampah.

“Kalau petugas Gaslah sekarang sekitar 17 orang, satu RW satu. Mereka memilah organik. Target dari DLH sekitar 25 kilogram sehari, dan itu sudah terlampaui. Ada yang 60 kilogram bahkan lebih dari 100 kilogram,” tutur Sofian.

Sampah yang dikumpulkan dari rumah warga dibawa ke titik Gaslah untuk dipilah. Sampah organik kemudian diarahkan ke fasilitas komposter atau maggot, sedangkan sampah non organik masuk ke proses pengolahan berikutnya.

Pengelolaan sampah di Sukamiskin tidak hanya berfokus pada pengurangan volume sampah, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Sampah organik yang diolah melalui maggot menghasilkan kasgot atau bekas media maggot yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Pupuk tersebut digunakan untuk mendukung kebun pangan di lingkungan kelurahan.

Berbagai tanaman seperti bayam, pakcoy, kangkung, dan ubi ungu dibudidayakan serta dipanen secara berkala.

Ekosistem tersebut juga terhubung dengan peternakan ayam petelur. Saat ini, produksi telur mencapai sekitar 60-90 butir per hari.

Telur tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat, terutama ibu hamil, balita, serta warga dengan berat badan kurang.

“Telur yang dihasilkan sekitar 60 sampai 90 butir sehari. Itu dibagikan untuk ibu hamil dan balita, terutama yang kurus atau berat badannya kurang,” kata Sofian.

Rangkaian pengelolaan tersebut kemudian terintegrasi dalam Sirkulir Program Karasa (Sirkuler Bandung Utama), yang menghubungkan pemilahan sampah, pengolahan organik, budidaya maggot, produksi kompos, pertanian, hingga pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.

Sofian mengatakan, ketersediaan lahan menjadi salah satu keunggulan Sukamiskin dalam mengembangkan ekosistem pengelolaan sampah. Dari sekitar 3.000 meter persegi lahan yang tersedia, baru sekitar 800 meter persegi yang digunakan untuk bangunan.

“Ekosistem ini menjadi kebanggaan Sukamiskin. Alhamdulillah, kita memiliki lahan yang cukup luas sehingga masih bisa dikembangkan,” ujarnya.

Ke depan, Sofian berharap seluruh fasilitas dapat beroperasi optimal. Dengan dukungan pemerintah provinsi dan berbagai pihak, fasilitas pengolahan baru ditargetkan mulai berjalan pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.

“Kalau peyeumisasi sampah sudah berjalan dan plasma dingin kembali beroperasi, kita bahkan bisa menerima sampah dari kelurahan lain. Secara hitungan, kapasitas pengolahan kita bisa lebih besar dari timbulan sampah warga Sukamiskin,” pungkasnya.

BANDUNG, LiputanJabar – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyelidiki kasus sejumlah pohon yang kulit batangnya dikupas atau dikelupas di kawasan Jalan Pahlawan. Tindakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan pohon hingga menyebabkan kematian.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab sekaligus motif di balik pengelupasan kulit pohon tersebut.

“Sedang diteliti, penyelidikan sedang berjalan. Kita juga belum tahu ini motivasinya apa,” ujar Farhan saat ditemui di kawasan Alun-alun Bandung, Senin (17/8/2026).

Menurut Farhan, pengelupasan kulit batang dapat berdampak buruk terhadap kondisi pohon jika dibiarkan. Karena itu, Pemkot Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) melakukan pengecekan serta penanganan terhadap pohon yang terdampak.

“Iya, kalau dibiarkan bisa bikin pohon mati. Makanya kita treatment supaya lebih sehat,” katanya.

Farhan mengatakan, penanganan dilakukan untuk membantu memulihkan bagian batang pohon yang mengalami kerusakan sehingga pohon tetap dapat bertahan dan tumbuh kembali.

“Ini lagi ditangani supaya kulitnya tumbuh lagi,” ucapnya.

Ia mengaku belum mengetahui tujuan dari tindakan tersebut. Terlebih, beberapa pohon yang mengalami kerusakan berada di ruang publik, termasuk median jalan.

“Kalau sampai pohon di median itu mati, terus untungnya apa? Kalau diambil kulitnya, itu bukan pohon yang terkenal dengan kulit kayunya,” ujar Farhan.

Farhan sebelumnya telah meminta Kepala Satpol PP Kota Bandung menindaklanjuti persoalan tersebut. Sementara itu, DPKP melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi pohon dan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

“Sedang dilakukan pengecekan oleh DPKP,” katanya.

Pemkot Bandung memastikan akan menindak setiap pihak yang terbukti melakukan tindakan yang berpotensi merusak lingkungan maupun fasilitas publik.

“Pokoknya setiap pelanggaran itu pasti akan kita selidiki dan kita akan tindak apabila kita menemukan siapa yang melanggar. Sekarang sudah dalam tahap penyelidikan,” ungkapnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemkot Bandung akan meningkatkan pengawasan di ruang publik, terutama kawasan yang memiliki banyak pepohonan.

Pengawasan nantinya melibatkan perangkat daerah hingga unsur kewilayahan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan tim khusus bersama pihak kelurahan.

Farhan juga telah meminta DPKP bersama kelurahan membentuk tim khusus penjaga kebersihan dan lingkungan di kawasan Taman Lalu Lintas.

“Saya sudah meminta DPKP sama kelurahan untuk membentuk tim khusus penjaga kebersihan dari Taman Lalu Lintas,” tutur Farhan.

Menurutnya, tim tersebut tidak hanya bertugas menjaga kebersihan, tetapi juga membantu memantau kondisi pohon dan ruang publik serta mendeteksi lebih dini tindakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Farhan mengajak masyarakat turut menjaga pohon yang berada di ruang publik. Warga diminta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan atau tindakan yang dapat merusak vegetasi kota.