Komitmen tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri peresmian Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan UMKM Kota Bandung Naik Kelas Berkelanjutan di Hotel Grandia Bandung, Kamis (5/11/2026).
Menurut Farhan, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pengembangan sektor ini tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, pemasaran, hingga penguatan kualitas produk.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan komunitas pelaku ekonomi untuk menciptakan ekosistem usaha yang saling mendukung.
Penguatan UMKM juga perlu diikuti pembenahan rantai pasok, terutama pada sektor pangan. Pelaku usaha berskala besar diharapkan dapat mengambil peran dalam menjaga kelancaran distribusi bahan baku sehingga pelaku UMKM memperoleh pasokan yang lebih terjamin untuk mendukung keberlangsungan produksi.
Selain penguatan rantai pasok, Pemerintah Kota Bandung tengah mendorong kebijakan penataan usaha yang tetap memperhatikan karakteristik masing-masing pelaku ekonomi, termasuk pedagang kaki lima (PKL).
Farhan menjelaskan, PKL memiliki karakteristik dan model bisnis tersendiri, terutama dari sisi mobilitas. Karena itu, penataan PKL perlu dilakukan tanpa menghilangkan karakteristik usahanya, sekaligus memastikan ruang publik tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Prinsip yang diterapkan adalah datang bersih dan pulang bersih, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa meninggalkan persoalan kebersihan maupun mengganggu kepentingan masyarakat.
“PKL itu memiliki model bisnis sendiri. Kita ingin mempertahankan karakteristik tersebut, tetapi pada saat yang sama ruang publik juga harus tetap terjaga,” katanya.
Perluas Sertifikasi Halal dan Digitalisasi UMKM
Dalam upaya meningkatkan daya saing produk lokal, Pemkot Bandung juga mendorong perluasan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sertifikasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.
Farhan juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Digitalisasi transaksi tidak hanya memudahkan proses pembayaran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menjangkau konsumen, termasuk wisatawan mancanegara yang telah menggunakan sistem pembayaran tersebut.
Di sektor industri kreatif, Farhan melihat potensi besar pada produk fesyen, khususnya busana muslim dan muslimah, serta industri sepatu lokal.
Menurutnya, Bandung memiliki modal kreativitas dan kemampuan desain untuk menghasilkan produk dengan kualitas serta daya saing yang kompetitif. Potensi tersebut perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas produksi dan perluasan akses pasar.
Ia menilai penguatan pasar domestik harus menjadi fondasi sebelum produk lokal didorong memasuki pasar ekspor. Dengan pasar dalam negeri yang semakin kuat, pelaku industri memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menjaga konsistensi kualitas, dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan internasional.
Farhan menegaskan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sementara itu, keberhasilan pengembangan UMKM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar dukungan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan nyata




