BANDUNG - Industri tekstil Indonesia kembali tampil sebagai pusat perhatian dalam seminar bertajuk Indonesia: Sustainable Sourcing Hub For Textile, Apparel, and Beyond yang digelar di Melbourne Australia, Kamis, 20 November 2025. 

Seminar Ini menjadi penutup dari rangkaian Global Sourcing Expo (GSE) 2025 dan menghadirkan diskusi strategis mengenai peluang rantai pasok tekstil antara Indonesia dan Australia. 

Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny Ahmad Nurudin menyebut, kesiapan pelaku industri kecil menengah (IKM) Kota Bandung untuk memperluas pasar ekspor, terutama melalui kemitraan manufaktur dengan pelaku industri kreatif Australia. 

"Bandung secara historis merupakan jantung ekosistem tekstil dan garmen Indonesia, dari hulu hingga hilir," ujar Ronny.

Menurutnya, peluang pasar Australia semakin terbuka melalui IA-CEPA, meningkatnya minat terhadap produksi etis, serta kebutuhan order skala kecil berkualitas tinggi. 

Hal itu dinilai selaras dengan keunggulan IKM Bandung yang menguasai produksi kreatif, desain, pewarnaan alami, hingga small-batch premium untuk pasar internasional. 

Pada sesi utama, Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono menyebut, Indonesia memiliki daya saing yang kuat dalam rantai pasok global.

Ia menjelaskan, nilai ekspor tekstil Indonesia meningkat dari USD 9,1 miliar pada 2020 menjadi sekitar USD 11 miliar pada 2024. 

Meski menghadapi tantangan seperti tarif tinggi di pasar AS dan kompetisi produk murah impor, Indonesia tetap memiliki keunggulan berupa infrastruktur industri, tenaga terampil, dan kapasitas produksi besar. Kolaborasi dengan Australia dinilai penting untuk meningkatkan daya saing bersama. 

Konsep "Designed in Australia, crafted in Indonesia" kemudian menjadi gagasan utama dalam diskusi. Menurut Dubes, Indonesia menawarkan efisiensi produksi dan pengalaman manufaktur, sementara Australia memiliki kekuatan pada kemampuan desain dan orientasi ekspor yang meningkat. 

Dengan kerja sama ini, Australia dapat mengembangkan produk unggulan dengan biaya kompetitif, sementara Indonesia mendapatkan peningkatan nilai tambah pada kapasitas industrinya. 

Potensi kolaborasi semakin relevan mengingat industri tekstil Australia menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2020, Australia mengekspor sekitar USD 230 juta produk tekstil, dan angka itu melonjak menjadi hampir USD 500 juta pada 2024. 

"Peningkatan ini dapat menjadi titik temu, di mana kedua negara memperkuat daya saing bersama, bukan saling berkompetisi," ujarnya.

Ia optimis, Indonesia–Australia dapat menciptakan model produksi masa depan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi kedua negara bukan sekadar transaksi jual beli, melainkan penciptaan daya saing bersama di pasar global. 

"Bekerja bersama bukan hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan masa depan industri tekstil yang lebih kreatif, berkelanjutan, dan kuat secara global," ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang buyer Australia, Ahmad Roesdy menilai, Indonesia menawarkan keseimbangan antara kapasitas produksi, kualitas, dan kepatuhan etis. Para pelaku industri Australia dinilai semakin membutuhkan mitra yang tidak hanya efisien, tetapi juga memiliki standar keberlanjutan. 

"Kami melihat Indonesia bukan hanya pemasok, tetapi mitra strategis untuk membangun rantai pasok yang etis dan inovatif," ujarnya. 

Seminar tersebut menyimpulkan bahwa kerja sama Indonesia–Australia bukan lagi peluang, tetapi langkah strategis untuk membangun rantai pasok tekstil yang kompetitif, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor. 

Kota Bandung menempatkan diri sebagai motor utama dalam misi tersebut, membawa industri kreatif lokal melangkah ke pasar global. (

BANDUNG - Program Prakarsa Bandung Utama kini menjadi salah satu terobosan penting Pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan. 

Program ini menempatkan RW sebagai pusat perencanaan sekaligus pelaksanaan program pembangunan.

Dalam Parlemen Talks di Radio Sonata, Kamis 20 November 2025, dua Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama dan Mochammad Ulan Surlan hadir untuk menjelaskan peran DPRD dalam mengawal program Prakarsa agar berjalan efektif, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Ahmad menjelaskan, Prakarsa pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari program PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). 

"Prakarsa hadir sebagai jawaban atas keluhan masyarakat yang merasa realisasi aspirasi terlalu lambat karena harus melewati proses panjang mulai dari musrenbang tingkat RW, kecamatan, hingga kota, serta jalur reses yang hanya berlangsung tiga kali dalam setahun," ungkapnya.

Melalui Prakarsa, sambung Ahmad, aspirasi warga dapat dicatat langsung melalui sistem LACI RW (Layanan Catatan Informasi Rukun Warga), kemudian disinkronkan dengan program dan kegiatan pemerintah kota. 

Dana Prakarsa pun ditingkatkan dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta per RW per tahun, dengan penyesuaian proporsional pada kebutuhan lapangan.

"Prioritas pembangunan yang bisa direalisasikan melalui Prakarsa antara lain infrastruktur dasar, penanggulangan stunting, dan penanggulangan kemiskinan. Aspirasi warga harus diarahkan pada isu-isu prioritas agar peluang realisasi lebih besar dan manfaatnya lebih terasa," ujar Ahmad. 

Ia mengatakan, DPRD terus memantau penggunaan anggaran Prakarsa agar sesuai dengan target dan tepat sasaran.

Senada dengan itu, Mochammad Ulan Surlan menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Prakarsa. 

Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi hasil.

"Semua pihak, baik RT, RW, lembaga kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat  harus terbuka dan mau menyampaikan kebutuhan wilayahnya. Tidak berhenti di usulan saja, tapi juga harus dipantau progres dan hasilnya," jelas Ulan.

Ia menambahkan, tugas DPRD adalah memastikan serapan anggaran berjalan optimal dan program benar-benar terasa manfaatnya oleh warga. 

Pengawasan dilakukan agar usulan dari RW bukan sekadar keinginan spontan, tetapi kebutuhan yang telah disepakati bersama berdasarkan permasalahan nyata di wilayah tersebut.

"Kuncinya adalah amanah. Anggaran ini bukan sekadar untuk dilaksanakan, tapi untuk dirasakan. Dan keberhasilan Prakarsa hanya akan tercapai bila semua unsur wilayah turun tangan dan bermusyawarah menentukan prioritas," tegasnya.

Melalui Prakarsa Bandung Utama, pembangunan wilayah tidak lagi bersifat satu arah dari pemerintah, tetapi dibangun dari musyawarah warga. 

Dengan adanya dukungan anggaran langsung ke RW dan mekanisme rembug warga, setiap lingkungan dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhannya, apakah infrastruktur, pengelolaan sampah, kesehatan, kesiapsiagaan bencana, atau pemberdayaan ekonomi.

"Kami, akan terus mengawal Prakarsa dari sisi regulasi, anggaran, partisipasi publik, dan transparansi, agar program ini berkelanjutan serta memberikan peningkatan kualitas hidup warga di seluruh wilayah Kota Bandung," ucapnya. 

BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mendorong pengelolaan terpadu empat lokasi wisata dan ruang terbuka di Kelurahan Cisurupan melalui Koperasi Merah Putih. 

Arahan tersebut disampaikan Farhan dalam Siskamling Siaga Bencana ke-37 di Kelurahan Cisurupan, Kamis 20 November 2025. 

Empat kawasan yang dimaksud meliputi Wetland Cisurupan, Bukit Mbah Celeng, Bukit Mbah Garut, serta Lembah Tangga 100. 

Farhan meminta agar semua lokasi tersebut dirangkum dalam satu skema besar yang terintegrasi. 

"Kawasan yang saya maksud ini: Wetland Cisurupan, Bukit Mbah Celeng, Bukit Mbah Garut, dan Lembah Tangga 100. Semuanya disatukan, jadi bagian dari Koperasi Merah Putih," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Farhan menjelaskan arti penting pengelolaan berbasis masyarakat agar kawasan wisata tidak jatuh ke pihak di luar komunitas setempat. 

"Untuk kawasan wisata ini, tolong Lurah koordinasikan dengan Forum RW dan Koperasi Merah Putih. Jangan sampai nanti dikelola pihak luar. Susun konsep pengelolaannya," kata Farhan. 

Menurutnya, keberadaan koperasi dan struktur RW di kelurahan harus menjadi tulang punggung pengelolaan wisata sekaligus memastikan arah pengembangan wilayah tetap berada di tangan warga sendiri. 

Untuk itu, Farhan menugaskan Lurah Cisurupan untuk memimpin koordinasi bersama Forum RW dan unsur pengelola lokal lainnya. Ia memberikan tenggat kepada kelurahan dan para pengurus RW untuk menyiapkan konsep menyeluruh. 

"Nanti konsepnya dipresentasikan hari Senin. Kita lihat mana yang bisa kita jembatani dengan UPTD DSDABM supaya perawatannya jelas," kata Farhan dalam arahannya. 

Selain soal pengelolaan wisata, dalam sesi dialog warga juga menyampaikan aspirasi mengenai rencana pemanfaatan Bukit Mbah Garut sebagai Sekolah Rakyat. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Farhan. 

Menanggapi usulan tersebut, Farhan mengingatkan integrasi perlu dilakukan dari awal agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan pada kemudian hari. 

Melalui arahan ini, Farhan mengingatkan perlunya penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola aset wisata dan ruang terbuka yang dimiliki kelurahan. 

Ia juga meminta seluruh pengurus wilayah menyampaikan konsep secara rinci dan terstruktur awal pekan depan sebagai dasar tindak lanjut pemerintah kota. 

Selain membahas pengelolaan wisata, pertemuan ini juga menyinggung penguatan siskamling siaga bencana di wilayah Cisurupan. Warga dan perangkat kewilayahan membahas perlunya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, termasuk kesiapan jalur evakuasi, pembagian peran linmas dan RW, serta pendataan titik rawan. 

Selain itu, penguatan pos ronda, komunikasi warga, dan mekanisme pelaporan cepat menjadi bagian dari upaya meningkat

BANDUNG - Sebanyak 18 pasangan pengantin melangsungkan pencatatan nikah melalui Pelayanan Perkawinan Jemput Bola (Pelaminan Jempol) di Balai Nikah Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Kamis 20 November 2025.

Kegiatan pencatatan nikah massal untuk Non Muslim ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung dengan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. 

Pasangan pengantin yang melangsungkan pencatatan nikah di MPP pada kesempatan tersebut terdiri dari 14 pasang beragama Kristen, 3 pasang beragama Katolik dan 1 pasang beragama Budha.

Acara dibuka oleh Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar dan dihadiri Sekretaris DPMPTSP, perwakilan Kementerian Agama, perwakilan gereja dan vihara dan organisasi sosial.

Saat menyerahkan berkas pencatatan nikah, Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar menjelaskan terkait pelayanan terintegrasi yang dapat dilakukan di MPP Kota Bandung. 

"Nanti ibu bapak yang melakukan pencatatan perkawinan disini, maka nanti Kartu Keluarga bisa langsung di-update disini. Jadi di Kartu Keluarga-nya nanti sudah kawin ya. Kemudian KTP-nya nanti bisa langsung diajukan di sini," terang Tatang. 

Tatang menyampaikan, layanan ini seluruhnya gratis. "Dan ini adalah hadiah yang terbaik untuk Kota Bandung," tuturnya.

Hingga saat ini, pasangan yang telah memanfaatkan layanan pernikahan di MPP Kota Bandung berjumlah 147 orang. Diawali dengan gelaran nikah massal bagi 10 pasangan dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung pada 26 September lalu. Ditambah 137 pasang pengantin non muslim yang telah melakukan pencatatan nikah di gerai Disdukcapil yang berada di MPP Kota Bandung.

Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan kebermanfaatan bagi warga Bandung, khususnya dalam pelayanan publik. 

Terkait layanan pernikahan, warga Bandung dapat memanfaatkan layanan dari Kemenag dan Disdukcapil dengan menggunakan sarana Balai Nikah di Mal Pelayanan Publik pada jam dan hari kerja

BANDUNG - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pasar Cihapit menjadi pusat perhatian ketika Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, turun langsung meninjau harga dan ketersediaan bahan pokok. 

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iekandar Zulkarnain turut mendampingi dalam kunjungan yang berlangsung penuh interaksi bersama pedagang dan warga di Pasar Cihapit, Jalan Sabang, Kamis, 20 November 2025.

Menteri Perdagangan menyapa pedagang satu per satu sambil mengecek harga komoditas utama. Dari hasil pantauan, sebagian besar harga bahan pokok berada dalam kondisi stabil.

"Secara keseluruhan harga bagus," ujar Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

"Beras SPHP Rp62.600, daging sapi Rp130.000 sampai Rp140.000 sesuai harga acuan. Telur juga stabil di Rp29.000," tambahnya.

Namun, ada satu komoditas yang mendapat perhatian khusus yaitu cabai. Di sejumlah lapak, harga cabai terpantau bervariasi dari Rp57.000 hingga Rp80.000 per kilogram.

"Ini karena musim hujan, produksi petani terganggu sehingga suplai menurun. Tapi secara nasional harga rata-rata masih Rp49.000. Jadi kenaikan hanya terjadi di beberapa wilayah," kata Mendag.

Ia memastikan, pemerintah telah berkoordinasi dengan asosiasi petani agar pasokan cabai segera dipulihkan. 

Mengingat akhir tahun biasanya permintaan meningkat, antisipasi dilakukan lebih dini.

Tak hanya cabai, pemerintah juga meminta peternak telur meningkatkan produksi untuk menghadapi potensi lonjakan konsumsi pada libur akhir tahun.

"Kalau permintaan naik, produksi juga harus naik. Itu yang sedang kami dorong agar stok aman dan harga tetap stabil," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas harga dengan pengawasan intensif.

Sidak diakhiri dengan momen interaktif ketika Menteri Budi beberapa kali memanggil pedagang untuk memastikan data harga langsung dari sumbernya. 

Dengan hasil pemantauan yang relatif positif, pemerintah optimistis kebutuhan pokok warga Bandung menjelang Natal dan Tahun Baru tetap aman, baik dari segi ketersediaan maupun harga.