BANDUNG, LiputanJabar - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK dan SLB Jawa Barat Tahun 2024  sejak awal sudah mengikuti sistem yang ada. 

“Sesuai arahan Pak Kadis, PPDB harus bersih dan akuntabel,” ujar Kepala Bidang Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Deden Saepul Hidayat, usai menerima lanjutan aksi sejumlah ormas di kantornya, Jumat (12/7).                           

Deden menegaskan, penerimaan PPDB tidak ada istilah titipan atau tekanan dari pihak manapun. Ia berharap semua pihak harus memahami bahwa pemetaan sekolah ada jumlah batas.                                 

“Kami (Disdik Jabar) tidak bisa mengubah sistem yang ada, seperti di satu sekolah ada 12 rombongan belajar (Rombel). Lalu kami tambah menjadi 14 rombel dan tambahan dua rombel ini tidak akan diakui dari sisi Ijazahnya, BOS-nya,” jelas Deden.

Sebenarnya, lanjut dia, pihaknya ingin membantu,  tapi itu melanggar aturan. 

“Makanya  tetap 12 rombel dan dalam satu rombelnya 36 siswa,” tandasnya.         

Kalau tahun lalu masih ada kelonggaran lebih dari 36 rombel, lanjut dia, tapi tahun sekarang aturan dapodiknya tidak bisa lebih. “Kasihan siswa kalau BOS tidak bisa terbayar dan tidak dapat ijazah,” ujar Deden.

Deden menyarankan, jika ada keluarga  yang ekonominya tidak mampu, tidak diterima di sekolah negeri, tinggal melapor ke Disdik Jabar. “Kami akan menyalurkan siswa tersebut ke sekolah swasta,” janji Deden.

Begitu pula, kata Deden, biaya dibantu seperti tahun sebelumnya Rp 2 juta. Saat ini ada formilasi baru dan lebih leluasa kita membuka sekolah menengah terbuka, karena SMA terbuka sudah dirintis sejak 2014.

Saat ini  dua SMA terbuka, yaitu SMA 10 dan SMA 4. “Kita akan mencoba buka sekolah terbuka baru lagi,” tandasnya.

Deden menjelaskan, tujuan SMA terbuka adalah  anak-anak secara geografis bermasalah, secara ekonomi bermasalah, anak-anak dari jalur kemiskinan, dan karena budaya misalnya pesantren dan sebagainya.

Deden juga menjelaskan, Plh Kadisdik Jabar tidak bisa menemui perwakilan sejumlah ormas tersebut karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. “Tapi saya sudah menyampaikan sesuai arahan Pak Kadis,” ujar Deden. 

(*)