BANDUNG, LiputanJabar - Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, sistem Jawa Barat (Jabar) didesain sebagai sistem penerimaan peserta didik (PPDB) baru yang adil dan tangguh transparan.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau fasilitas penunjang PPDB didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi di UPTD Tikomdik Disdik Jabar, Jln. Dr. Radjiman No. 6, Kota Bandung, Selasa (7/6/2022).

“Yang lagi urgen dan sedang kami monitor saat ini adalah ribuan orang tua sedang cemas ingin memastikan anaknya masuk sekolah. Nah, sistem Jawa Barat didesain sebagai sistem penerimaan peserta didik baru. Satu adil, kedua sistemnya tangguh transparan. Tolong seadil-adilnya dan bela warga miskin,” tegas Gubernur.

Salah satu pembelaan warga miskin di Jabar, lanjutnya, adalah memberikan bantuan keuangan kepada warga miskin yang nanti sekolahnya di swasta.

“Jadi, sekolah di mana saja sama, kesuksesan tidak selalu diukur sekolah formal. Untuk mendukung keadilan tadi, bagi warga tidak mampu yang sekolah di negeri full gratis, kalau di swasta ada anggaran uang,” tuturnya.

Sementara itu, Kadisdik menjelaskan, dalam upaya mendukung keadilan bagi warga miskin, ada program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). “Seluruh siswa di sekolah swasta mendapatkan subsidi Rp 700 ribu,” jelas Kadisdik.

Bagi warga miskin yang mendaftar afirmasi KETM, lanjutnya, apabila tidak diterima di negeri dan mendaftar ke swasta, mendapatkan subsidi RP 2 juta per tahun.

“Anggaran BPMU untuk sekolah swasta ini tidak hanya untuk warga miskin, melainkan untuk semua,” pungkasnya.