Bandung, LiputanJabar - Pembangunan di Jawa Barat tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu inovasi pendanaan yang dilakukan agar program pembangunan bisa maksimal. Haltersebut dikatakan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil pada acara Musrenbang RPJMD 2018-2023 Jawa Barat, di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (13/11/2018).
Kini pemerintah, menurut pria yang akrab disapa Emil, tengah menyiapkan beberapa inovasi untuk mendanai pembangunan di Jabar dalam lima tahun ke depan. Salah satunya memaksimalkan pola Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
"Di Jabar lima tahun ke depan bangun infrastruktur dengan pola KPBU. Saya sudah minta kepala daerah banyak pinjem ke Bank BJB. BJB akhirnya jadi development bank," ucapnya,
Selain itu, dia juga akan mencoba memaksimalkan dana umat untuk keperluan pembangunan. Menurut data yang ada, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp200 triliun. Namun sejauh ini baru bisa terkumpul Rp20 triliun setiap tahunnya. "Harapannya ini bisa dimaksimalkan," katanya.
Dia juga akan mencoba bereksperimen dalam sistem birokrasi pemerintahannya. Dia bakal menerapkan birokrasi yang dia sebut dinamic government.
Melalui sistem birokrasi tersebut, dia akan melibatkan semua stakeholder untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, perguruan tinggi, komunitas, pihak swasta dan stakeholder lainnya.
"Harapan ini mengubah pola, kami sedang bereksperimen birokrasi 3.0. Sistem birokrasi ini lebih melihat tujuan pembangunan selesai. Saat birokrasi tidak siap, kita ajak perguruan tinggi untuk menyelesaikan, komunitas. Jadi dinamic government," ucapnya
Sistem birokrasi tersebut, lanjut pria yang diakrab disapa Emil, sudah diterapkan di beberapa negara maju. Di antaranya di Korea Selatan dan Singapura. "Mudah-mudahan dalam lima tahun ke depan bisa membuktikan eksperimen ini bisa," pungkasnya. Red
Kini pemerintah, menurut pria yang akrab disapa Emil, tengah menyiapkan beberapa inovasi untuk mendanai pembangunan di Jabar dalam lima tahun ke depan. Salah satunya memaksimalkan pola Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
"Di Jabar lima tahun ke depan bangun infrastruktur dengan pola KPBU. Saya sudah minta kepala daerah banyak pinjem ke Bank BJB. BJB akhirnya jadi development bank," ucapnya,
Selain itu, dia juga akan mencoba memaksimalkan dana umat untuk keperluan pembangunan. Menurut data yang ada, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp200 triliun. Namun sejauh ini baru bisa terkumpul Rp20 triliun setiap tahunnya. "Harapannya ini bisa dimaksimalkan," katanya.
Dia juga akan mencoba bereksperimen dalam sistem birokrasi pemerintahannya. Dia bakal menerapkan birokrasi yang dia sebut dinamic government.
Melalui sistem birokrasi tersebut, dia akan melibatkan semua stakeholder untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Di antaranya, perguruan tinggi, komunitas, pihak swasta dan stakeholder lainnya.
"Harapan ini mengubah pola, kami sedang bereksperimen birokrasi 3.0. Sistem birokrasi ini lebih melihat tujuan pembangunan selesai. Saat birokrasi tidak siap, kita ajak perguruan tinggi untuk menyelesaikan, komunitas. Jadi dinamic government," ucapnya
Sistem birokrasi tersebut, lanjut pria yang diakrab disapa Emil, sudah diterapkan di beberapa negara maju. Di antaranya di Korea Selatan dan Singapura. "Mudah-mudahan dalam lima tahun ke depan bisa membuktikan eksperimen ini bisa," pungkasnya. Red
Posting Komentar