Bandung,  LJ -  Pemerintah Kota Bandung kembali mendapatkan penghargaan terhadap kinerjanya. Kali ini penghargaan yang diraih adalah mengenai SAKIP (sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan).

Penghargaan diterima oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang diserahkan oleh Menpan RB Yudi Chrisnandi, pada acara forum koordinasi PAN dan Penyerahan laporan hasik evaluasi akuntabilitas kinerja Pemkab dan Kota, di Sabuga, Jumat (12/2/16).

Kota Bandung meraih predikat A dengan nilai 80,22. Nilai tersebut merupakan satu-satunya diraih pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia.

Setelah menerima penghargaan tersebut, Wali Kota Bandung mengucapkan rasa syukur atas apresiasi tersebut sehingga diraihnya penghargaan.

"Alhamdulllah setelah direformasi birokrasi selama hampir 2 tahun, dibedah permasalahan birokrasi, kita mendapatkan penghargaan,  apalagi dengan nilai A 80,22 dari 2 tahun sebelumnya hanya dengan nilai CC 48, pokoknya saya sangat bahagia," jelasnya.

Sehingga dengan sistem yang ada saat ini di Kota Bandung menurut wali kota, kinerja birokrasi bermuara kepada visi dan misi wali kotanya. "Dengan nilai A ini, nyambung antara wali kota dengan kinerja yang di bawah, tidak seperti dahulu pada saat nilai CC, wali kota ke kanan, yang dibawahnya ke kiri," ujarnya.

Lebih lanjut menurut wali kota, target selanjutnya adalah menghubungkan SAKIP ini dengan Zona bebas korupsi. "Tahun ini targetnya adalah menghubungkan dengan zona bebas korupsi, sehingga kinerja birokrasi terasa oleh masyarakat, terukur dengan sistem dan pastinya tidak ada permasalahan dengan integritas," paparnya.

Walikota juga menjelaskan kiatnya dalam membangun kinerja birokrasi, yaitu metode kepemimpinan tidak dengan banyak memerintah, ikut kr dalam, menyemangati, tidak marah-marah cukup dengan diajak ngobrol dan dinasehati sehinggga mereka merasa dihargai.

Selain itu menurutnya dengan menerapkan smartcity, misalnya untuk kinerja birokrasi ada namanya silakip, dimana masyarakat bisa menilai kinerja birokrasi secara langsung.

"Kita bangun sistem smartcity ini, sebagai warisan sistem dalam menjalankan birokrasi, sehingga kerja itu bukan berdasarkan figur pemimpinya, tapi sistem IT yang canggih," pungkasnya.